Amure PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Tenaga Guru Jadi PPPK Penuh Waktu
JAKARTA— Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly atau akrab disapa Amure, mendesak pemerintah memprioritaskan guru dalam kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, dinilai harus segera dituntaskan.
“Kami meminta pemerintah memprioritaskan guru dalam pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan melainkan ujung tombak, sehingga jika ingin pendidikan kita maju maka guru harus menjadi prioritas utama,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Amure mencontohkan kondisi memprihatinkan di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan, di mana banyak tenaga pengajar telah mengabdi selama 5 hingga 15 tahun tanpa kejelasan status kepegawaian. Situasi berlarut-larut tersebut dikhawatirkan dapat menggerus motivasi mengajar serta menghambat peningkatan mutu sumber daya manusia nasional di masa depan.
“Jangan sampai guru yang telah bertahun-tahun mencerdaskan anak bangsa justru kalah prioritas. Negara harus hadir memberikan kepastian, pengangkatan PPPK guru harus dipercepat, formasinya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya harus lebih adil,” tegasnya.
Legislator senior PKB tersebut merumuskan empat langkah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penataan tenaga pendidik non-ASN di seluruh Indonesia. Pertama adalah menetapkan formasi PPPK guru berbasis kebutuhan riil sekolah, serta kedua yakni memberikan skema afirmasi khusus bagi guru honorer senior maupun yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Langkah ketiga adalah mempercepat proses administrasi dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Keempat, pemerintah wajib memastikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan hak guru PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Amure.
Ia juga menyoroti kurang proaktifnya sejumlah pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi guru ke pemerintah pusat meski sekolah-sekolah di wilayahnya mengalami krisis tenaga pendidik. Sinergi lintas kementerian antara Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan dituntut berjalan selaras demi menjamin ketersediaan anggaran gaji guru PPPK di daerah.
“Pemerintah daerah harus aktif mengusulkan formasi sesuai kebutuhan riil sekolah agar persoalan kekurangan guru tidak terus berlarut. Tidak boleh ada lagi alasan keterbatasan anggaran daerah yang mengorbankan nasib pengabdian para guru,” ucapnya.
Amure menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur fisik sekolah tidak akan berdampak maksimal apabila kesejahteraan tenaga pengajarnya masih terabaikan. Pemenuhan hak-hak dasar guru dipandang sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem pendidikan nasional yang unggul dan berdaya saing global.
“Guru yang sejahtera merupakan kunci utama lahirnya sistem pendidikan yang kuat. Ketika negara memberikan perhatian dan kepastian hukum kepada guru, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Penulis: Andi Sudarman
Editor: Rach Alida Bahaweres
