Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh ke Kementerian PU, Ruslan Daud Perjuangkan Normalisasi Sungai dan Pembangunan Irigasi
JAKARTA – Persoalan banjir, pendangkalan sungai, dan kebutuhan irigasi masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan Daud, menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan reses Ruslan Daud ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan bendung, pembangunan tanggul, hingga normalisasi sungai.
“Kami membawa aspirasi masyarakat Aceh ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar pria yang akrab disapa HRD ini.
Salah satu usulan prioritas adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur di Kabupaten Aceh Utara yang diproyeksikan dapat mengairi sekitar 1.700 hektare lahan persawahan. Untuk mempercepat realisasinya, Ruslan Daud juga mendorong pengalokasian anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI ini juga mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan. Ia juga mendorong pengalokasian anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027.
Untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang tengah dibangun, Ruslan Daud mengusulkan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp40 miliar. Dokumen perencanaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut disebut telah tersedia.
Perhatian juga diberikan pada normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya. Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan sesuai kondisi teknis masing-masing, terutama untuk mengatasi sedimentasi dan pendangkalan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir serta mengancam permukiman dan lahan pertanian warga.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur sumber daya air tersebut juga perlu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025. Pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga harus disertai penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi agar masyarakat lebih terlindungi serta aktivitas ekonomi dan pertanian kembali berjalan optimal.
Sebagai anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ruslan Daud menegaskan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan persoalan sumber daya air di Aceh. Dengan demikian, aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang berkelanjutan.
