Pergantian Dirut Garuda, Gus Rivqy Kembali Soroti Kebijakan Bagasi
JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, H. Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, menilai pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia harus menjadi momentum untuk membenahi manajemen perusahaan sekaligus mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap penumpang, termasuk aturan bagasi.
Thomas Sugiarto Oentoro ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Glenny H. Kairupan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (8/10/2026). Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung di tengah upaya maskapai nasional itu memperbaiki kinerja keuangan dan operasional.
Menurut Gus Rivqy, direksi baru memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan Garuda Indonesia semakin sehat secara bisnis, efisien dalam operasional, dan tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyoroti kinerja keuangan Garuda yang masih mencatatkan kerugian sebesar 113 juta dolar AS atau setara Rp2,03 triliun pada semester I 2026. Pada periode yang sama, beban bahan bakar penerbangan atau avtur meningkat 43,6 persen secara tahunan menjadi 677,6 juta dolar AS. Porsi biaya avtur terhadap pendapatan juga naik dari 30,5 persen menjadi 37,7 persen.
Di sisi lain, Garuda Indonesia mengoperasikan 104 unit armada pesawat dengan total aset mencapai 7,37 miliar dolar AS. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut manajemen baru untuk mengoptimalkan aset, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap keputusan bisnis memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja perusahaan.
“Pergantian dirut harus diikuti pembenahan manajemen secara nyata. Garuda membutuhkan tata kelola yang profesional, efisiensi yang terukur, dan pelayanan yang semakin baik. Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi perubahan struktural tanpa dampak terhadap kinerja perusahaan,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (10/10/2026).
Selain pembenahan manajemen, Gus Rivqy kembali menyoroti kebijakan bagasi Garuda Indonesia yang dinilai berpotensi membebani penumpang. Ia menyebut adanya keluhan masyarakat mengenai ketentuan bagasi yang membuat penumpang harus menggabungkan dua hingga tiga koli menjadi satu agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya kembali menyuarakan agar Garuda meninjau ulang kebijakan terkait bagasi. Saya melihat kebijakan ini memaksa penumpang mengemas dua sampai tiga koli menjadi satu. Tentu ini sangat membebani penumpang. Menurut saya, inilah yang disebut ‘bersatu kita teguh, bercerai bayar bagasi tambahan’,” tegasnya.
Gus Rivqy menilai kebijakan komersial perusahaan penerbangan semestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek pendapatan, tetapi juga kemudahan, kenyamanan, dan kepentingan konsumen. Menurutnya, evaluasi aturan bagasi perlu menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang dilakukan oleh direksi baru.
Ia menegaskan, upaya menekan biaya operasional tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada kebijakan yang berpotensi menambah beban penumpang. Manajemen perlu melakukan evaluasi secara transparan dan mencari solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis perusahaan dan kualitas pelayanan.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai penumpang justru menjadi pihak yang menanggung beban dari kebijakan perusahaan. Garuda harus mampu mencari formula bisnis yang sehat sekaligus memberikan pelayanan yang wajar dan kompetitif bagi masyarakat,” ujarnya.
Gus Rivqy berharap direksi baru Garuda Indonesia menetapkan target kinerja yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, serta memastikan pembenahan perusahaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan direksi baru bukan hanya perbaikan angka-angka keuangan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada penumpang. Garuda harus semakin sehat secara bisnis, efisien dalam operasional, dan tetap memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat,” pungkasnya.
