Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi XIII Minta Kalapas Diseleksi Ketat dan Bebas Titipan
JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menerapkan sistem meritokrasi secara ketat dalam penempatan pejabat lembaga pemasyarakatan. Desakan ini disampaikan menyusul mencuatnya temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong yang mencoreng tata kelola pemasyarakatan nasional.
“Meritokrasi harus dilaksanakan, Pak. Jangan sampai orang yang tidak layak akhirnya ditempatkan pada posisi yang bagus, penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak,” ujar Prana saat RDP Komisi XIII bersama Dirjen Pemasyarakatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Prana menegaskan bahwa penanganan skandal di lapas tidak boleh selalu mengorbankan petugas tingkat bawah sebagai kambing hitam. Penyebab utama maraknya penyimpangan di lingkungan lapas dinilai berakar dari kelemahan manajemen, lemahnya sistem pembinaan, serta ketidaktepatan penunjukan pejabat struktural. “Kita harus melihat sistem di dalam lapas secara menyeluruh. Kasihan petugas lapas selalu menjadi korban hanya karena kelemahan sistem yang ada di pemasyarakatan itu sendiri,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut meminta Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk bertanggung jawab penuh dengan melakukan reformasi total. Pengisian posisi strategis di lapas dituntut objektif dan transparan tanpa dipengaruhi oleh faktor kompromi non-teknis. “Pak Dirjen juga harus mempertanggungjawabkan persoalan ini secara penuh. Tanggung jawabnya adalah melakukan perubahan secara total, termasuk memastikan sistem merit benar-benar diterapkan,” kata Prana.
Selain pembenahan sumber daya manusia (SDM), Prana mendorong modernisasi teknologi pengawasan di seluruh lapas Indonesia. Integrasi teknologi digital pada sistem keamanan dan kepegawaian dipandang mutlak guna menutup celah praktik pungli serta jual beli fasilitas mewah. “Sentuh teknologinya, mulai dari sistem keamanan, kepegawaian, hingga pelayanan. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga harus ditopang oleh orang-orang yang kompeten,” ucap politikus PKB tersebut.
Ia mencontohkan keberhasilan transformasi pelayanan publik di tubuh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bukti nyata bahwa reformasi birokrasi bisa terwujud jika ada komitmen kuat. Pembenahan serentak pada aspek SDM, tata kelola, dan teknologi terbukti mampu merombak wajah instansi yang dulunya carut-marut. “PT KAI bisa berubah karena sistem, teknologi, dan sumber daya manusianya dibenahi secara bersamaan. Pemasyarakatan juga harus berani melakukan perubahan fundamental seperti itu,” tuturnya.
Prana mengingatkan bahwa pembentukan kementerian khusus Lapas merupakan momentum emas untuk pembenahan total. Anggaran dan kewenangan mandiri yang dimiliki Kemenimipas harus dibuktikan dengan perubahan pelayanan yang nyata di lapangan.
“Anggarannya sudah sendiri, menterinya sendiri, dan komisinya juga sendiri, jadi pemasyarakatan harus berubah. Semua aspek harus disentuh, termasuk penerapan meritokrasi,” pungkas Prana.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
