Dorong Penambahan KRL, Rivqy PKB: Kepadatan Penumpang di Jam Kerja Mengkhawatirkan
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk segera menambah kapasitas angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Penambahan armada dinilai mendesak seiring terus meningkatnya jumlah pengguna KRL yang menyebabkan kepadatan, terutama pada jam sibuk.
"Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang," ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Kepadatan tersebut, kata dia, perlu dilihat sebagai persoalan kapasitas transportasi publik yang harus segera dicarikan solusi. Menurutnya KRL Jabodetabek telah menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat urban karena menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pekerjaan, pendidikan, perdagangan, dan berbagai layanan publik dengan biaya yang relatif terjangkau.
Data KAI menyebut rata-rata pengguna KRL Jabodetabek saat ini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari, bahkan dapat mencapai 1,3 juta pada kondisi tertentu. "Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan," tegasnya.
Terkait penambahan KRL Jabodetabek, jika pemerintah memutuskan impor Rivqy mengatakan pemerintah tidak boleh hanya menghitung berapa banyak rangkaian kereta yang bisa didatangkan. Pemerintah harus menghitung manfaat, risiko, serta biaya keseluruhan selama kereta tersebut digunakan.
"Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Rivqy ini meminta pemerintah memperhatikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan yang sudah ada hingga ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan. Namun ia juga meminta agar impor tidak boleh melemahkan industri perkeretaapian nasional.
"Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan," kata legislator asal Jawa Timur ini.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
