Merdeka yang Belum Selesai: Refleksi HUT RI dan Jalan Politik Kebangsaan PKB
Oleh : Andik Kuswanto
Koordinator Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI, Dosen Ilmu Politik, Universitas Sunan Gresik
Setiap 17 Agustus kita kembali mengibarkan bendera, menyanyikan Indonesia Raya, mengikuti upacara, dan mengulang kisah tentang keberanian para pendiri bangsa merebut kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan tidak pernah cukup hanya dirayakan. Ia harus terus ditafsirkan, dirawat, dan—yang paling penting—diisi.
Di usia Republik yang terus bertambah, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi sekadar “sudah berapa tahun Indonesia merdeka?”, melainkan “untuk siapa kemerdekaan itu bekerja?”
Sebab kemerdekaan yang sejati tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan harus menjelma menjadi kehidupan rakyat yang lebih bermartabat: petani yang memperoleh kepastian atas tanah dan hasil produksinya, nelayan yang terlindungi, buruh yang mendapatkan penghidupan layak, anak-anak desa yang memiliki akses pendidikan, serta masyarakat kecil yang tidak merasa menjadi penonton di tengah pembangunan. Di titik inilah politik memperoleh maknanya.
Politik seharusnya bukan sekadar pertarungan memperebutkan kekuasaan, melainkan instrumen untuk memastikan cita-cita kemerdekaan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan pada akhirnya harus kembali kepada alasan paling sederhana mengapa negara ini didirikan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), refleksi kemerdekaan semestinya juga menjadi refleksi terhadap perjalanan politik kebangsaan. PKB lahir dari rahim masyarakat Nahdlatul Ulama, dengan akar sosial yang kuat di pesantren, pedesaan, dan komunitas masyarakat akar rumput. Karena itu, politik PKB tidak boleh kehilangan hubungan dengan denyut kehidupan rakyat yang menjadi basis historisnya.
Kemerdekaan harus dirasakan sampai ke halaman rumah rakyat. Ini bukan sekadar kalimat politik. Ini adalah tantangan.
Hari ini kita menghadapi bentuk-bentuk “penjajahan” yang berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi tentara kolonial yang datang dengan senjata, tetapi ada kemiskinan yang membelenggu, ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang belum merata, mahalnya biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, serta berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang membuat sebagian masyarakat sulit bergerak naik.
Karena itu, nasionalisme hari ini tidak cukup diwujudkan dengan upacara dan simbol. Nasionalisme harus diterjemahkan menjadi keberpihakan. Berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan negara.
Dalam konteks tersebut, politik kebangsaan PKB perlu terus menemukan relevansinya. Politik yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak semestinya berhenti pada identitas, tetapi harus mampu melahirkan kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan. Nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal harus menemukan bentuk konkretnya dalam praktik pemerintahan dan perjuangan politik.
Moderasi bukan berarti kehilangan keberanian untuk bersikap. Toleransi bukan berarti abai terhadap ketidakadilan.
Keseimbangan bukan berarti membiarkan kesenjangan. Dan keadilan bukan sekadar slogan dalam pidato.
Justru karena politik adalah jalan untuk menghadirkan kemaslahatan, maka para politisi harus memiliki kesadaran bahwa jabatan hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Kekuasaan datang dan pergi, tetapi dampak dari sebuah kebijakan dapat tinggal jauh lebih lama daripada masa jabatan seseorang.
Di sinilah pentingnya menjaga politik tetap beradab.
Kontestasi politik boleh keras, tetapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun perbedaan tidak seharusnya membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
Kita tidak boleh membangun Indonesia dengan cara saling menghancurkan.
Lebih-lebih bagi PKB, politik seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan, bukan mempertajam perpecahan. Tradisi pesantren mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dapat hidup berdampingan dengan penghormatan terhadap sesama. Inilah modal kultural yang sangat penting di tengah demokrasi yang semakin gaduh.
HUT ke 81 RI karenanya perlu menjadi momentum untuk menurunkan suhu politik dan menaikkan kualitas politik.
Jangan sampai demokrasi hanya ramai ketika pemilu tiba, tetapi sunyi ketika rakyat membutuhkan solusi. Jangan sampai politik sibuk menghitung kursi, tetapi lupa menghitung berapa banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bagi seorang kader PKB, refleksi kemerdekaan juga berarti mengingatkan diri bahwa bekerja di ruang politik bukan semata-mata bekerja untuk partai. Ada mandat rakyat yang melekat di sana.
Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah suara yang harus didengar. Setiap kebijakan yang dibahas adalah sesuatu yang kelak memiliki konsekuensi bagi kehidupan orang banyak. Dan setiap keputusan politik semestinya selalu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat?
Sebab ukuran keberhasilan politik tidak semestinya hanya dihitung dari berapa banyak kekuasaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa banyak persoalan rakyat yang mampu diselesaikan. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Para pendiri bangsa telah menyelesaikan tugas sejarahnya dengan merebut kemerdekaan. Generasi hari ini mendapatkan tugas yang berbeda: memastikan kemerdekaan tidak berubah menjadi sekadar warisan seremonial. Kita harus mengubah kemerdekaan menjadi kesempatan.
Kesempatan bagi anak desa untuk bermimpi lebih tinggi. Kesempatan bagi petani untuk hidup layak dari tanahnya sendiri. Kesempatan bagi anak muda untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Kesempatan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan tanpa harus memiliki kekuasaan. Dan di situlah politik menemukan alasan keberadaannya.
Dirgahayu Republik Indonesia
Mari merayakan kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera di halaman rumah, tetapi juga dengan mengibarkan keberpihakan kepada rakyat dalam setiap keputusan politik.
Karena Indonesia belum selesai. Kemerdekaan juga belum selesai.
Dan perjuangan politik untuk menghadirkan keadilan sosial adalah bagian dari pekerjaan besar yang belum boleh kita tinggalkan.
