Ijtima Ulama PKB, Habib Syarief: Ulama Harus Jadi Kompas Moral Kebijakan Negara
JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief Muhammad menegaskan pentingnya mengembalikan posisi ulama sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, di tengah era yang semakin pragmatis dan penuh ketidakpastian, negara tidak boleh hanya mengukur kesejahteraan melalui angka pertumbuhan ekonomi dan statistik, tetapi juga harus memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Ulama tidak boleh hanya diposisikan sebagai stempel atau alat legitimasi kekuasaan. Khidmat ulama harus dikembalikan sebagai kompas moral, jangkar kewarasan, dan mata air keadilan bagi arah kebijakan negara,” kata Habib Syarief menjelang acara Ijtima' Ulama, rangkaian Harlah PKB ke-28, yang akan digelar pada Kamis (24/7/2026).
Ia menilai hukum formal yang lahir melalui proses politik tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Karena itu, pandangan dan nasihat ulama diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga berpihak kepada rakyat kecil.
“Khidmat ulama harus bertransformasi menjadi ijtihad struktural. Artinya, empati dan pemahaman ulama terhadap penderitaan rakyat harus diterjemahkan menjadi tekanan moral yang mampu mengubah arah kebijakan negara,” ujarnya.
Habib Syarief mengatakan, ulama memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga mampu memahami berbagai persoalan rakyat, mulai dari kesulitan ekonomi, akses kesehatan, pendidikan, hingga ketimpangan sosial.
Menurutnya, nilai-nilai keagamaan juga harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik untuk memperkuat ketahanan bangsa. Negara, kata dia, harus membangun pendidikan yang mencerdaskan, menyediakan layanan kesehatan yang layak dan merata, serta membenahi struktur ekonomi agar tidak hanya menguntungkan segelintir elite.
“Proyek peradaban ini tidak mungkin diwujudkan oleh kekuatan politik semata. Kita membutuhkan kerangka etis dan bimbingan para ulama,” kata anggota Komisi X DPR RI itu.
Habib Syarief juga mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan dan fasilitas negara merupakan amanah yang bersifat sementara. Karena itu, ulama harus terus memberikan kritik dan nasihat korektif agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
“Kita membutuhkan ulama bukan sekadar untuk mendulang suara kekuasaan. Kita membutuhkan ulama untuk memberikan fatwa korektif ketika para pemegang kekuasaan mulai terlena dan tergelincir oleh nikmatnya kekuasaan,” pungkasnya.
Penulis : Khafidlul Ulum
