Soroti Ketimpangan, Media Askar Usulkan Pajak Kekayaan, Nilainya Tembus Rp 140 Triliun
JAKARTA– Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat. Pertumbuhan tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat paling kaya.
"Ada satu hal yang tidak banyak dibicarakan. Jangan-jangan ekonomi kita memang tumbuh 5 persen, tetapi pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara 99 persen masyarakat justru mengalami kondisi yang sebaliknya," kata Media Askar dalam acara Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema "Arah Baru Amanah Ekonomi Konstitusi" yang diadakan PKB di Gedung Nusantara V DPR RI, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari realitas kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator sederhana adalah melihat jam kerja masyarakat kelas menengah bawah, termasuk pengemudi ojek online yang harus bekerja hingga 12 jam per hari demi memenuhi kebutuhan hidup.
"Hari ini sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja jauh lebih lama. Mereka berangkat sejak dini hari dan baru pulang pada malam hari. Sementara di sisi lain, kelompok masyarakat superkaya terus menikmati peningkatan kekayaan yang sangat besar," ujarnya.
Berdasarkan riset CELIOS, ketimpangan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya terlihat dari stagnannya tabungan masyarakat dengan saldo sekitar Rp100 juta, sementara simpanan perbankan kelompok masyarakat paling kaya meningkat secara signifikan.
Media mengungkapkan, saat ini sekitar 50 orang terkaya di Indonesia memiliki total kekayaan yang setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk Indonesia. Apabila tren tersebut terus berlangsung, pada 2045 kekayaan sekitar 50 orang superkaya diperkirakan dapat menyamai kekayaan lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia.
"Kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kelompok superkaya mampu memperoleh penghasilan miliaran rupiah setiap hari, kenaikan pendapatan buruh berlangsung sangat lambat," katanya.
Menurut Media, persoalan ketimpangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik. Ia menilai konsentrasi kekayaan yang tinggi berpotensi memperbesar pengaruh kelompok ekonomi tertentu terhadap proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
"Dalam praktik politik, kekuatan ekonomi memiliki kemampuan memengaruhi demokrasi. Banyak figur dengan kekayaan sangat besar memiliki pengaruh yang jauh melampaui satu suara dalam pemilu," ujarnya.
Sebagai solusi, CELIOS mengusulkan penerapan pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 2 persen bagi individu yang memiliki kekayaan di atas Rp84 miliar. Berdasarkan perhitungan lembaganya, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp140 triliun setiap tahun.
"Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat program kesejahteraan masyarakat, memperluas layanan publik, serta mengurangi ketimpangan ekonomi," jelas dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Selain itu, CELIOS juga mendorong pemberian insentif perpajakan bagi kelompok kelas menengah melalui pengurangan beban pajak agar daya beli masyarakat dapat meningkat.
Tak kalah penting, Media menilai reformasi pembiayaan partai politik harus menjadi agenda utama. Menurutnya, sistem pendanaan partai yang lebih bertumpu pada dukungan publik akan mengurangi ketergantungan terhadap kelompok oligarki sehingga proses demokrasi menjadi lebih sehat.
Penulis : Khafidlul Ulum
