Wakil Ketua MPR RI: PKB Hadir sebagai Penopang Arah Kebijakan Ekonomi Berbasis Pasal 33
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana menyatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir memastikan setiap kebijakan ekonomi nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Peryataan tersebut disampaikan Rusdi Kirana saat Pembukaan Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema "Arah Baru Amanah Ekonomi Konstitusi" yang diadakan PKB di Gedung Nusantara V DPR RI, Senin (20/7/2026).
"PKB menilai diskusi dengan tema arah baru amanah ekonomi konsitusi ini bukan sekadar narasi politik atau slogan tapi komitmen nyata mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpihak pada amanat konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Rusdi Kirana.
Pasal 33 UUD 1945, tambahnya, merupakan fondasi ekonomi nasional. Konstitusi mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Pasal tersebut, adalah kompas yang menuntun bangsa agar tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus revolusi teknologi.
"PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan, memastikan setiap kebijakan ekonomi nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan," ungkapnya.
Kemajuan teknologi dan Artificial Intelligence (AI), katanya, harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, mentransformasi pesantren, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, membuka kesempatan bagi generasi muda, bagi santri serta menghadirkan keadilan ekonomi yang nyata.
"Negara tidak boleh sekedar menjadi penonton ketika data, platform dan teknologi strategis dikuasai oleh kepentingan yang mengabaikan rakyat. Negara harus hadir, mengatur, melindungi dan memastikan bahwa kekayaan digital bangsa harus menjadi sumber kemakmuran bersama," katanya.
Rusdi mengatakan, perubahan teknologi tidak boleh meninggalkan jati diri bangsa namun harus adaptif terhadap inovasi tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan.
"Kita harus terbuka terhadap teknologi tetap tidak boleh menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada kekuatan yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional," ucapnya.
Teknologi AI, katanya, harus mampu menjadikan petani meningkatkan hasil panen, nelayan dapat membaca cuaca dengan lebih akurat, pelaku UMKM dapat menembus pasar lebih luas. Rusdi juga mengatakan, para santri, mahasiswa, guru dan generasi muda juga harus dapat memanfaatkan AI untuk menciptakan masa depan dengan inovasi.
"Karena bagi PKB, teknologi harus turun ke sawah, hadir di pasar-pasar rakyat, masuk ke pesantren, menyapa desa-desa, menghidupkan UMKM dan menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Di situlah, teknologi menemukan makna pengabdian dan relevansinya. Kami ingin para pegiat AI bukan hanya sekedar pengguna teknologi tapi harus menjadi penggerak perubahan sebab secanggih apapun sebuah teknologi, nilainya tetap ditentukan oleh siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan siapa teknologi itu bekerja," ucapnya.
Rusdi mengatakan, jika kecerdasan buatan dipadu dengan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial dan semangat kekeluargaan yang menjadi tuh konsitusi, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi konsumen teknologi dunia. "Tapi Indonesia akan menjadi bangsa yang melahirkan inovasi, menguasai teknologi sekaligus menjaga martabat kemanusiaan, " katanya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
