Ancaman PHK 2026 Meluas, Komisi VII Desak Pemerintah Perkuat Sektor Manufaktur
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera menggenjot sektor industri manufaktur guna meredam risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi meluas pada 2026. Kaisar menegaskan pemerintah tidak boleh pasif di tengah tekanan ekonomi global yang terus menggerus sektor padat karya.
Berdasarkan data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 88.519 tenaga kerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 35 persen dari total kasus tersebut.
“Di awal tahun ini kami meminta pemerintah bertindak cepat menguatkan industri manufaktur. Jika dibiarkan, risiko PHK akan semakin meluas dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial serta ekonomi nasional,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kaisar menyoroti fenomena penurunan angka pengangguran yang lebih banyak diserap oleh sektor informal, sementara sektor formal produktif seperti manufaktur justru stagnan. Ia memberikan peringatan keras terkait angka pengangguran usia muda di Indonesia yang menyentuh 17 persen, tertinggi di Asia.
“Ini alarm keras bagi pemerintah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, bonus demografi kita justru bisa berubah menjadi beban. Negara harus hadir melalui insentif, kemudahan perizinan, dan perlindungan industri dalam negeri,” tegas legislator PKB tersebut.
Menurut Kaisar, industri manufaktur adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam skala besar dan memperbaiki kinerja ekspor. Tanpa intervensi negara, ia khawatir Indonesia akan semakin terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan energi yang terjangkau bagi industri agar memiliki daya saing global. Sektor manufaktur tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perlambatan permintaan dunia.
“Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar sektor ini tetap tumbuh dan berdaya saing. Penguatan manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga dan angka pengangguran dapat ditekan secara nyata,” pungkas Kaisar.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
