|  | 

Berita Nasional

Banjir Jawa Dampak 100 Ribu Orang, Komisi XII DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menegaskan bahwa banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa merupakan bukti nyata ancaman perubahan iklim. Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak, pemerintah diminta segera mengintensifkan strategi adaptasi dan mitigasi secara komprehensif.

"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini adalah bukti bahwa perubahan iklim ancaman riil. Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ratna menilai rangkaian bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh. Berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah saja telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa. “Selain permukiman, banjir menggenangi lahan pertanian, merusak tanggul, serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” urainya.

Ratna menekankan bahwa penanganan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya perlu ada penanganan dampak cuaca ekstrem ini dari hulu ke hilir. Di antaranya mempercepat pembangunan dan perawatan bendungan, tanggul, serta normalisasi sungai. Selain itu pemerintah harus memperkuat program penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air. “Kami juga mendorong penguatan sistem drainase perkotaan dan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur ini juga menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama keberhasilan mitigasi.

"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," pungkasnya.

Penulis : Rach Alida Bahaweres

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.