PKB Desak Percepatan Rehabilitasi Pasca Banjir Pati-Kudus
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (Kudus, Jepara, Demak), Hindun Anisah, meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Kudus, Pati, dan Jepara. Selain penanganan darurat, pemerintah juga didorong untuk memperkuat upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang dan menimbulkan dampak yang semakin luas.
“Kami turut prihatin atas banjir yang melanda Kudus, Pati, dan Jepara. Pemerintah harus bergerak cepat, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga memastikan rehabilitasi pascabanjir berjalan optimal agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Hindun di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, rehabilitasi pascabencana sangat penting untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perbaikan rumah warga, fasilitas umum, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga lahan pertanian yang terdampak. Menurutnya, tanpa rehabilitasi yang cepat dan menyeluruh, warga akan mengalami kesulitan berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.
Banjir di tiga wilayah tersebut dipicu oleh intensitas hujan ekstrem yang menyebabkan meningkatnya debit air sungai dan jebolnya sejumlah tanggul. Dampak banjir ini cukup serius, mulai dari tiga korban meninggal dunia, puluhan ribu warga terdampak, hingga gangguan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Banjir juga mengakibatkan kemacetan parah di jalur Pantura Kudus-Pati, yang menghambat mobilitas dan distribusi logistik.
Selain rehabilitasi, Hindun meminta pemerintah memaksimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, serta layanan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, yang memiliki kebutuhan spesifik di situasi bencana.
“Bantuan yang tepat dan merata sangat dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat. Negara harus hadir memastikan tidak ada warga yang terabaikan, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak saat bencana,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan jangka panjang. Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan dan penguatan tanggul, disertai pengawasan rutin terhadap infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, sistem peringatan dini perlu diperbaiki agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi.
“Pencegahan harus menjadi prioritas agar banjir tidak terus berulang dan dampaknya tidak semakin parah. Dengan perbaikan tanggul, pemantauan rutin, serta sistem peringatan dini yang baik, risiko banjir bisa ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” pungkas Hindun.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
