Audiensi Forum Warga Peduli Kesehatan Rorotan, Fraksi PKB Minta Pemprov DKI Terbuka
JAKARTA - Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Tolak Pabrik Sampah RDF Rorotan melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Audiensi berlangsung selama satu jam dan diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh serta Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB Ratna Juwita Sari.
Koordinator forum, Wahyu Andre Maryono, menyampaikan bahwa beroperasinya fasilitas pengolahan sampah di Rorotan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi. Ia menyebut pabrik Refuse Derived Fuel (RDF) tersebut dibangun dan beroperasi tanpa sosialisasi memadai.
“Proyek ini dibangun sangat cepat, sekitar tujuh bulan, dan tiba-tiba berdiri tanpa sosialisasi. Kami sebagai warga baru mengetahui keberadaan fasilitas ini pada Februari–Maret,” ujar Wahyu.
Wahyu mengatakan, warga mengetahui keberadaan pabrik ketika melihat asap hitam pekat keluar dari area tersebut, yang belakangan diketahui merupakan uji coba operasional RDF. Ia menyebut, setelah menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, pihak terkait memberikan penjelasan bahwa fasilitas tersebut menggunakan teknologi canggih dari Eropa dan diberikan waktu satu bulan untuk perbaikan.
Namun pada uji coba ulang April 2025, kondisi disebut semakin memburuk. “Asap semakin hitam, bau menyengat, dan puluhan warga termasuk sekitar 30 anak dan bayi mengalami gangguan kesehatan, mulai iritasi mata, ISPA, mual, muntah, alergi, hingga sesak napas,” kata Wahyu.
Warga kemudian melakukan aksi pada 21 Maret dan meminta uji coba dihentikan. Setelah beberapa bulan berhenti, pada Oktober dilakukan uji coba ulang setelah perbaikan, termasuk penambahan ketinggian cerobong menjadi 15 meter. “Namun selama uji coba 3–30 Oktober, warga kembali menjadi korban. Sebanyak 20 anak mengalami gejala serupa,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan temuan warga terkait armada truk sampah yang tidak tertutup rapat, menyebabkan air lindi tumpah ke jalan dan menimbulkan bau menyengat. “Kami bukan menolak program pemerintah, tetapi penyelesaian satu masalah tidak boleh menimbulkan masalah baru terutama pada kesehatan warga,” tegasnya.
Nihayatul Wafiroh mengatakan Fraksi PKB menerima aspirasi dan keluhan masyarakat terkait operasional pabrik RDF tersebut. “PKB adalah partai yang mendengar aspirasi masyarakat. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menambahkan pihaknya akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) RDF Rorotan, termasuk keterlibatan publik dan kepatuhan terhadap standar baku mutu emisi. Ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL dan AMDAL Lalu Lintas secara transparan.
Fraksi PKB akan menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR, Pemprov DKI Jakarta, KLHK, Kementerian Kesehatan, dan pihak pengelola RDF terkait evaluasi kebijakan, mitigasi dampak lingkungan, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah. “Kami mendorong penyusunan ulang rencana pengelolaan sampah berbasis teknologi rendah risiko,” kata Ratna.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
