Fraksi PKB Desak Pemerintah Percepat Sosialisasi Zero ODOL 2027
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta pemerintah mempercepat sosialisasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027. Sosialisasi sejak dini penting agar masyarakat, terutama pelaku usaha transportasi, tidak terkejut dengan penerapan kebijakan tersebut.
“Kesepakatan sudah jelas, pemerintah dan DPR menargetkan Zero ODOL berlaku penuh tahun 2027. Tetapi sosialisasi jangan ditunda lagi, harus dimulai sejak 2025,” kata Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Miko-sapaan akrab Sudjatmiko-menegaskan, kebijakan Zero ODOL tidak hanya bertujuan menegakkan aturan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor transportasi. Kendaraan ODOL disebut menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, keterlambatan distribusi barang, hingga potensi kecelakaan.
Miko juga menekankan pentingnya pemanfaatan alat Weight in Motion (WIM) di gerbang tol. Alat ini dapat menimbang kendaraan secara otomatis sekaligus mendeteksi pelanggaran kapasitas. Saat ini, sistem baru sebatas memberikan peringatan tanpa sanksi administratif.
“Dengan adanya WIM, kendaraan ODOL bisa langsung terdeteksi. Meski masih berupa edukasi, ini langkah awal yang baik,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Depok-Kota Bekasi ini menambahkan, keberhasilan program Zero ODOL memerlukan dukungan regulasi, infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi berkala. Partisipasi aktif dunia usaha juga dianggap krusial agar target 2027 tercapai.
“Jika sosialisasi dilakukan lebih awal, pelaku usaha bisa menyesuaikan armada mereka. Pada akhirnya distribusi barang lebih lancar, jalan lebih awet, dan angka kecelakaan bisa ditekan,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
