DPRD Kota Balikpapan Konsultasi Alokasi Dana TKD, Fraksi PKB: Kami Memperjuangkan Penguatan Otonomi Daerah
JAKARTA-“Kami berharap Fraksi PKB DPR RI memperjuangkan bahwa tidak ada pengurangan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. Kawasan Balikpapan ini penyangga IKN, tapi jika ada pemotongan, maka pembangunan yang terhambat. Seharusnya ada penambahan, bukan pengurangan. Kami memperjuangkan hak kami. Ketika dana dipangkas, ini menganggu pembangunan kami,” ungkap H. Yono Suherman, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Yono datang bersama 35 rekannya dari DPRD Kota Balikpapan. Kedatangan mereka yang disambut Kapoksi Banggar Fraksi PKB, Ratna Juwita dan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta pada Rabu (17/9/2025). “Kedatangan kami ini bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi dengan Anggota Banggar Fraksi PKB terkait kebijakan kebijakan penyaluran alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2026,” tambah Yono.
Saat audiensi, ia mengatakan, dibutuhkan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum. “Tapi jika alokasi dana transfer ke daerah dipotong, bagaimana proses pembangunan di daerah bisa berjalan? Apalagi untuk pendidikan. Kalau anggaran dipotong, bagaimana pendidikan anak-anak di daerah ? Jadi kami minta agar PKB memperjuangkan tidak ada pemotongan dana, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, juga menyampaikan hal senada. “Kami sepakat bahwa komitmen otonomi daerah kurang maksimal. Kami minta Fraksi PKB memperjuangkan alokasi dana transfer ke daerah tidak dipotong. Kami kuatir, jangan-jangan hanya bisa menggaji pegawai saja tapi tidak bisa untuk anggaran lainnya,” kata Budiono.
Komisi III Banggar DPRD Kota Balikpapan, Lalla berharap pembangunan di daerah dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pemotongan anggaran. “Kami berterima kasih kepada Fraksi PKB yang menerima aspirasi kami. Kami minta Fraksi PKB memperjuangkan aspirasi kami. Silakan saja pemerintah membuat program tapi tolong jangan kurangi dana transfer ke daerah milik kami,” ungkap Lalla.
“Sikap Fraksi PKB jelas. Kami akan terus meminta pemerintah pusat memperkuat terkait otonomi daerah. Kita semua sefrekuensi kalau pembangunan indonesia dimulai dari daerah. Mereka yang selama ini berhadapan dengan masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kami minta agar rasio atau pembagian APBN memperhatikan masyarakat di daerah secara penuh melalui alokasi dana transfer ke daerah,” ungkap Ratna Juwita.
Senada dengan Ratna Juwita, Anggota Banggar DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin mengatakan, Fraksi PKB memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui DPRD Kota Balikpapan.
“Kami yakin aspirasi yang disampaikan DPRD Kota Balikpapan ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya. Ini adalah kegundahan yang luar biasa karena alokasi dana transfer ke daerahnya berkurang. Oleh karena itu aspirasi dari DPRD Kota Balikpapan, kami anggap mewakili yang lainnya. Banyak yang ingin dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat agar dana transfer dikembalikan ke posisi semula. Kebijakan dari presiden ini mau melihat efektifitas ini seperti apa. Nantinya akan dilihat dievaluasi dan dinamikanya seperti apa. Kami yakin dan optimis akan kembali seperti semula,” ungkap Zainul.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
