Prabowo Lantik Menteri Haji dan Umrah, Komisi VIII: Bentuk Nyata Perhatian Presiden terhadap Pelayanan Jemaah
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, memberikan tanggapan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Maman menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden yang membentuk kementerian baru yang fokus pada penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, kehadiran kementerian ini menandai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Namun, ia mengingatkan agar amanah besar tersebut tidak ternodai oleh praktik-praktik korupsi.
“Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras. Itu tidak boleh terulang kembali,” tegas Maman.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama, sosial, dan pemberdayaan umat, Maman menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Ia menekankan, praktik korupsi dalam pengelolaan haji bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan.
“Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” ujarnya.
Maman juga menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depan harus semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik,” kata Maman.
Selain itu, politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah, DPR, ormas Islam, dan masyarakat sipil dalam pengawasan haji. Ia menyebut, pengawasan publik yang kuat adalah kunci agar kementerian baru ini tetap berada di jalur yang benar.
“Kami di DPR siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. Namun, kami juga akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah,” pungkasnya.
Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, Maman berharap kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan haji semakin meningkat, dan Indonesia bisa menjadi contoh negara yang sukses mengelola ibadah haji secara modern, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penulis : Khafidlul Ulum
