Atasi KLB Campak Sumenep, DPR: Tak Cukup Pemerintah, Gandeng Juga Tokoh Agama
JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik, menyoroti penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurutnya, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan intervensi dari pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan setempat.
"Persoalan utama di Sumenep bukan sekadar kurangnya layanan vaksinasi, tapi adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap vaksin, apapun jenisnya," ujar Ninik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu struktural atau formal cenderung tidak efektif dalam konteks budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih halus dan berakar pada pendekatan sosial-kultural.
"Saya kira penanganannya harus lebih soft. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat di sana. Merekalah yang punya kedekatan emosional dengan warga dan bisa secara perlahan menyadarkan pentingnya vaksinasi," tambahnya.
Ninik juga menekankan bahwa komunikasi yang tepat, inklusif, dan berbasis kepercayaan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah-daerah dengan resistensi tinggi seperti Sumenep.
"Kita tidak bisa memaksakan. Tapi dengan pendekatan yang kolaboratif dan humanis, saya yakin masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima vaksin demi kesehatan bersama," pungkasnya.
Ia menyatakan Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan penanganan KLB campak di berbagai daerah dan mendorong upaya-upaya lintas sektor agar penanggulangan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
