Konflik Bandung Zoo, Komisi IV Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
JAKARTA – Kisruh internal pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah. Ia menyatakan keprihatinannya atas dualisme manajemen yang mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa di lembaga konservasi tersebut.
“Situasi di Bandung Zoo sangat memprihatinkan. Konflik manajemen yang berkepanjangan mengancam kelangsungan hidup satwa. Pemerintah harus segera bertindak cepat agar satwa tidak semakin menderita akibat pengelolaan yang bermasalah,” tegas Rina di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menurut Rina, jika pemerintah tidak segera turun tangan, dampaknya akan sangat fatal. Kondisi kandang yang memprihatinkan, kekurangan pakan, dan minimnya perawatan medis berpotensi membuat satwa sakit bahkan mati. “Kesejahteraan satwa tidak boleh diabaikan. Jika tidak ada tindakan cepat, kita bisa kehilangan spesies yang terancam punah. Ini adalah krisis yang harus ditangani secara serius,” ujarnya.
Rina menegaskan, apabila konflik internal tak kunjung selesai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan dan mempertimbangkan pencabutan izin lembaga konservasi. Jika langkah ini diambil, KLHK dapat menunjuk tim pengelola sementara untuk memastikan kelangsungan perawatan satwa.
“Kami meminta Pemda dan KLHK berkoordinasi dengan kedua yayasan yang bersengketa agar penyelesaian konflik ini menjadi prioritas. Bila semua upaya gagal, KLHK harus mengambil alih pengelolaan sementara demi menyelamatkan satwa,” tegasnya.
Bandung Zoo yang berlokasi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, telah ditutup sejak Rabu (6/8/2025). Penutupan ini sempat menghambat akses pekerja memberi pakan satwa. Meski demikian, pihak kepolisian kini memastikan satwa tetap mendapat akses perawatan dan pakan meski area kebun binatang masih ditutup untuk umum.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
