Nihayatul Wafiroh : Perlindungan Hak Peserta JKN harus Terpenuhi

JAKARTA-Besarnya dukungan anggaran negara untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diikuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Hal ini penting agar dana yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memastikan peserta JKN mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Dr. Nihayatul Wafiroh, M.A.,memandang bahwa keberlanjutan program JKN tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut kepastian perlindungan masyarakat sebagai peserta. Menurutnya, masyarakat yang telah menjadi peserta JKN harus benar-benar merasakan manfaat program tersebut ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Hal ini sejalan dengan perhatian Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026, dalam kesempatan tersebut Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa lebih dari Rp60 triliun dana APBN telah dikucurkan untuk menjaga keberlanjutan JKN. Besarnya dukungan negara tersebut harus diiringi tata kelola yang transparan dan terbebas dari praktik fraud.
Merespons hal tersebut, Ninik menilai pemberantasan fraud dalam penyelenggaraan JKN harus ditempatkan sebagai bagian penting dari perlindungan hak peserta. Sebab, praktik kecurangan tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima masyarakat.
“Jangan sampai besarnya anggaran yang dialokasikan negara tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dana JKN harus benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta, sehingga ketika masyarakat sakit, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya tanpa dipersulit,” Tegas Ninik.
Di sisi lain, perlindungan peserta juga harus diwujudkan melalui pembenahan persoalan yang masih sering dihadapi masyarakat, seperti kendala administrasi kepesertaan, antrean pelayanan, ketersediaan obat, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga ketidakjelasan informasi mengenai hak dan prosedur pelayanan.
“Pengawasan dana JKN harus berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas pelayanan. Jangan hanya memastikan uang negara tidak dikorupsi, tetapi juga pastikan masyarakat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Ninik.
Sejalan dengan pesan Muhaimin Iskandar tentang pentingnya menjaga dana JKN sebagai amanah gotong royong rakyat, Ninik menilai bahwa integritas tata kelola dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
“JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, uang yang dikelola harus dijaga bersama dan manfaatnya harus kembali kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah memenuhi kewajibannya sebagai peserta, tetapi ketika membutuhkan pelayanan justru tidak mendapatkan haknya secara optimal,” tutup Ninik.


