Rapor Merah Reklamasi, Syafruddin PKB: Blokir RKAB Tambang Bandel Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendukung langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat persyaratan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Ia meminta pemerintah tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Menurut Syafruddin, pemblokiran pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang yang bermasalah harus menjadi instrumen penegakan hukum sekaligus pengendalian terhadap praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajibannya, bukan sekadar mengejar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang perketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menyoroti masih banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Bahkan, persoalan lubang tambang telah berulang kali memakan korban jiwa. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur per November 2026, mencatat sebanyak 57 anak meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang di wilayah tersebut.
Syafruddin menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi dapat berujung pada hilangnya nyawa manusia. Padahal, hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang diberikan negara harus diikuti dengan tanggung jawab memulihkan lingkungan.
“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Ia juga meminta Kementerian ESDM memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan perusahaan melalui verifikasi langsung di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada manipulasi data maupun praktik mencari celah untuk menghindari kewajiban reklamasi dan pascatambang. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.
“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Syafruddin.
Penulis : Agus Setiawan
Editor : Rach Alida


