|  | 

Berita Nasional

Harga Referensi CPO Turun, Ida Fauziyah PKB Minta Tak Rugikan Petani Sawit

JAKARTA— Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, meminta pemerintah memastikan turunnya harga referensi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) periode November 2026 tidak berujung pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi (HR) CPO periode 1–30 November 2026 sebesar US$978,90 per metrik ton (MT). Angka ini turun US$63,25 atau 6,07 persen dari HR Oktober 2026 sebesar US$1.042,15 per MT. Pemerintah juga mengenakan bea keluar CPO US$124 per MT dan pungutan ekspor 12,5 persen dari HR, atau US$122,36 per MT.

"Turunnya harga referensi CPO tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan harga TBS petani. Petani swadaya yang tidak punya kemitraan dengan pabrik selalu paling cepat merasakan dampaknya. Jangan sampai beban penurunan harga ditimpakan seluruhnya kepada mereka," tegas Ida di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ida menilai tekanan itu mulai terasa di sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur, misalnya, harga TBS periode 16–31 Oktober 2026 turun Rp66,51 per kilogram atau 1,88 persen menjadi Rp3.476,09 per kilogram. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan dinas perkebunan mengawasi pabrik kelapa sawit (PKS) agar tetap membeli TBS sesuai harga penetapan, serta menindak tegas pabrik yang membeli di bawah harga tersebut.

Ia juga menyoroti dasar penetapan HR November 2026. Kemendag menghitung HR dari rata-rata harga 20 September–19 Oktober 2026 di tiga sumber, yakni Bursa CPO Indonesia US$869,07 per MT, Bursa Malaysia US$1.088,73 per MT, dan pasar Rotterdam US$1.443,90 per MT. Karena selisihnya lebih dari US$40, HR diambil dari rata-rata dua sumber yang paling dekat dengan median, yaitu Malaysia dan Indonesia.

"Ini catatan serius. Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, tetapi harga di bursa kita justru sekitar US$220 per ton di bawah Malaysia. Kementerian Perdagangan perlu memperkuat Bursa CPO Indonesia agar mencerminkan harga yang wajar dan menjadi acuan dunia, bukan malah menarik turun harga referensi yang ujungnya dirasakan petani," ujar Ida.

Selain itu, Ida meminta dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) benar-benar kembali kepada petani, antara lain lewat program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan pupuk, serta sarana dan prasarana kebun.

"Petani ikut menanggung pungutan ekspor melalui harga TBS yang mereka terima. Sudah sepatutnya manfaatnya juga kembali kepada mereka," katanya.

Sebagai anggota komisi yang membidangi perdagangan dan BUMN, Ida turut meminta pelaksanaan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berjalan transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung pembenahan tata kelola ekspor sawit. Namun, jangan sampai muncul margin atau biaya baru dalam rantai ekspor yang akhirnya dibebankan kepada petani lewat harga TBS yang lebih rendah," ujarnya.

Ida memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal persoalan ini dalam rapat bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Perdagangan. Kebijakan harga dan ekspor sawit harus berpihak pada jutaan petani sawit rakyat. Mereka adalah tulang punggung industri ini.

Penulis: D Zein

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.