DPR Habib Syarief: RUU Hak Cipta Harus Lindungi Seniman dari Eksploitasi Platform Digital

JAKARTA– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI PKB, Habib Syarief Muhammad, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di tengah perkembangan industri digital.
Menurut Habib Syarief, pembaruan regulasi hak cipta tidak boleh sekadar berorientasi pada administrasi pendaftaran karya, tetapi harus menjamin keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta kedaulatan para kreator atas karya yang mereka hasilkan.
Hal tersebut disampaikan Habib Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang menghadirkan sejumlah praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum, Senin (16/11/2026).
Habib Syarief menilai, perkembangan platform digital telah menghadirkan ironi dalam industri kreatif. Karya musik, tarian, dan seni budaya Indonesia dapat dinikmati jutaan bahkan miliaran kali melalui berbagai platform digital, tetapi para penciptanya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
"Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya," ujarnya.
Ia menyebut terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Hak Cipta.
Pertama, pembenahan tata kelola royalti dan perlindungan hak ekonomi musisi.
Habib Syarief menyoroti masih adanya kritik terhadap transparansi dan akurasi penghimpunan serta distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Di sisi lain, perkembangan layanan streaming digital atau Digital Service Provider (DSP), seperti Spotify dan YouTube, juga memunculkan persoalan mengenai proporsi pembayaran royalti kepada pencipta lagu.
Karena itu, ia mendorong agar RUU Hak Cipta mengatur mekanisme pengawasan, audit, dan transparansi pengelolaan royalti secara lebih kuat.
"Jangan sampai sistem pengelolaan royalti justru menjadi hambatan bagi pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya. Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya," tegasnya.
Kedua, memperkuat perlindungan koreografi, karawitan, dan seni tradisional di era media sosial. Habib Syarief menilai perkembangan TikTok, Instagram Reels, dan platform video pendek lainnya telah membuka peluang besar bagi karya seni Indonesia untuk dikenal luas. Namun, kondisi tersebut sekaligus meningkatkan risiko penggunaan karya tanpa izin maupun tanpa mencantumkan identitas penciptanya.
Ketiga, memberikan kepastian hukum terhadap kontrak dan valuasi kekayaan intelektual. Habib Syarief menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal kekayaan intelektual yang kredibel serta belum kuatnya ekosistem pasar yang dapat memberikan kepastian nilai ekonominya.
Akibatnya, lembaga perbankan masih menghadapi keraguan untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.
Penulis: Dery
Editor: Khafidlul Ulum


