DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan UMKM dari Gempuran Produk Impor dan Persaingan Digital
JAKARTA— Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Langkah ini dinilai mendesak guna membendung gempuran produk impor ilegal serta persaingan ketat di platform perdagangan digital.
“Bagaimana pemerintah memastikan pengawasan terhadap barang impor yang tidak memenuhi ketentuan serta perdagangan digital berjalan efektif? Termasuk bagaimana mekanisme pengaduannya agar mudah digunakan UMKM,” ujar Eva saat RDPU Panja Komisi VII DPR RI bersama HIPMI dan HIPMIKIMDO di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Eva menekankan bahwa intervensi pemerintah terhadap UMKM tidak boleh sebatas memberikan kemudahan akses permodalan dan pinjaman bank. Pengawasan pasar domestik harus diperketat agar produk lokal memiliki ruang tumbuh dan bersaing secara adil di negeri sendiri.
“UMKM kita saat ini tidak hanya berhadapan dengan sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga produk impor. Di sisi lain, persoalan pemasaran masih menjadi kendala besar bagi banyak UMKM,” katanya.
Legislator PKB tersebut membeberkan realita di lapangan di mana banyak unit usaha kecil di daerah mengalami kondisi mati suri. Ketiadaan akses pasar yang adil membuat pendapatan pengusaha kecil hanya cukup untuk bertahan hidup tanpa ada kemampuan memperbesar skala bisnis.
“Di banyak wilayah, masih ada UMKM yang kondisinya mati suri. Usahanya tetap berjalan, tetapi hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari sehingga mereka tidak punya ruang untuk berkembang,” ungkap Eva.
Guna mengatasi persoalan tersebut, ia meminta kementerian terkait menerapkan strategi pendampingan terpadu dari hulu hingga hilir. Pembinaan produk, standarisasi kualitas, pemanfaatan teknologi, hingga strategi pemasaran digital harus diberikan secara terintegrasi.
“UMKM membutuhkan pendampingan dari hulu sampai hilir, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, hingga pembiayaan. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” tegasnya.
Eva juga mendorong pemerintah menyediakan layanan pengaduan khusus yang responsif dan mudah dijangkau oleh para pengusaha kecil di daerah. Saluran pengaduan tersebut penting agar pelaku UMKM dapat melaporkan indikasi masuknya barang impor ilegal atau kecurangan di platform e-commerce secara cepat.
“Jangan sampai UMKM diminta bersaing, tetapi ketika menghadapi praktik perdagangan tidak sehat, mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. Mekanisme pengaduan harus sederhana dan ada tindak lanjut jelas,” tutur politikus PKB tersebut.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
