Sudjatmiko Usulkan Pembangunan Shelter Ojek Online di Setiap Kecamatan, Dorong Kemenhub Segera Siapkan Program
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengusulkan pembangunan shelter khusus bagi pengemudi ojek online di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya penataan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (13/7).
Menurut Sudjatmiko, keberadaan transportasi online telah menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus bagian penting dari sistem transportasi nasional. Namun, hingga kini para mitra pengemudi masih belum mendapatkan fasilitas pendukung yang memadai untuk beristirahat maupun menunggu pesanan.
“Kendaraan online roda dua sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana,” ujar Sudjatmiko.
Ia menilai pembangunan shelter tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi, tetapi juga menjadi solusi dalam mengurangi parkir liar dan penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban ruang publik.
Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko juga menyoroti belum adanya program maupun alokasi anggaran khusus terkait pembangunan shelter kendaraan online dalam perencanaan pemerintah. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan mulai memasukkan program tersebut ke dalam agenda prioritas pembangunan transportasi.
Sebagai langkah awal, Sudjatmiko mengusulkan pembangunan proyek percontohan dengan target minimal satu shelter di setiap kecamatan yang memiliki aktivitas transportasi online tinggi. Menurutnya, lokasi pembangunan harus ditentukan berdasarkan data kepadatan pengemudi serta titik kumpul yang selama ini menjadi pusat aktivitas ojek online.
“Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain,” jelasnya.
Sudjatmiko juga mengapresiasi inisiatif sejumlah perusahaan aplikasi transportasi yang telah menyediakan fasilitas istirahat bagi para mitra pengemudi. Namun, ia menilai fasilitas tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi dengan kebijakan pemerintah maupun tata ruang perkotaan.
“Saya mengapresiasi langkah para aplikator. Namun jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan terbuka untuk mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online. Sudjatmiko pun menegaskan akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam agenda prioritas Komisi V DPR RI dan direalisasikan melalui program pemerintah.
“Hari ini kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian. Jika terus ditunda, penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan akan semakin sulit dikendalikan. Saya akan mengawal usulan ini hingga terealisasi demi kenyamanan para pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi,” pungkas Sudjatmiko.
Usulan pembangunan shelter ojek online tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung ekosistem transportasi berbasis aplikasi yang terus berkembang, sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
