Nasim Khan PKB Desak BPKN Beri Perlakuan Setara bagi Warung Madura
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang warung Madura. Warung Madura dinilai sebagai pilar penting ekonomi kerakyatan yang membutuhkan dukungan standar kualitas agar mampu bersaing secara adil dengan ritel modern.
“Warung Madura adalah kekuatan ekonomi rakyat yang nyata. BPKN harus hadir memberikan edukasi terkait kualitas barang, informasi produk, hingga mekanisme pengaduan. Tujuannya agar standar perlindungan konsumen di warung rakyat semakin baik dan terukur,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dia menjelaskan warung Madura memiliki peran strategis dalam menyediakan kebutuhan pokok selama 24 jam serta mendukung perputaran produk UMKM lokal. Namun, ia menyayangkan adanya stigma bahwa warung rakyat selalu tertinggal kualitasnya dibanding toko modern.
Legislator asal Situbondo ini menceritakan pengalaman pribadinya yang menemukan produk rusak di ritel modern guna mematahkan anggapan bahwa toko besar selalu lebih aman. Menurutnya, persoalan perlindungan konsumen bisa terjadi di mana saja, sehingga pembinaan terhadap warung lokal justru harus menjadi prioritas negara.
“Jika warung Madura dibina dengan baik, kepercayaan publik akan meningkat. Dampaknya, ekonomi kerakyatan tumbuh dan persaingan dengan ritel modern menjadi lebih sehat dan adil,” tambahnya.
Selain pembinaan, Nasim juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi ekspansi minimarket modern yang kian masif hingga ke pelosok. Ia memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, pertumbuhan pasar modern berpotensi mematikan UMKM dan warung rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Warung Madura buka 24 jam, harganya murah, dan dekat dengan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan mereka kalah oleh sistem. Kehadiran BPKN di sini penting untuk memberdayakan pedagang kecil sebagai bagian dari ekosistem perlindungan konsumen nasional,” tegas Nasim.
Nasim berharap ke depan BPKN tidak hanya fokus pada pengawasan korporasi besar, tetapi juga turun ke akar rumput untuk memastikan hak konsumen. Selain itu pengawasan ini dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha mikro tetap terjaga secara bersamaan. “Jadi kami harap ada kesetaraan perlakukan dari BPKN baik ke ritel besar, maupun ritel mikro seperti warung madura,” tutupnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
