Wakil Ketua Komisi VII DPR Ingatkan Ancaman Deindustrialisasi Dini bagi Ekonomi Nasional
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, memperingatkan pemerintah mengenai gejala deindustrialisasi dini yang tengah membayangi Indonesia. Fenomena penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini dinilai dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen yang dicanangkan pada 2029.
Politisi yang akrab disapa Nunik tersebut menjelaskan bahwa deindustrialisasi ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, peningkatan angka PHK, serta ketergantungan pada impor. Ia menilai produktivitas sektor manufaktur yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor jasa menjadikannya motor utama pertumbuhan jangka panjang yang tidak bisa digantikan.
“Pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi setiap negara. Meski ekonomi gig berkembang, hal itu hanya solusi jangka pendek untuk pengangguran, bukan solusi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Nunik dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Nunik memaparkan sejumlah faktor pemicu deindustrialisasi di tanah air, di antaranya kurangnya investasi teknologi, infrastruktur yang belum memadai, tingginya biaya logistik, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang membuat Indonesia beralih ke sektor jasa sebelum mencapai tingkat industrialisasi optimal.
Guna mengatasi ancaman tersebut, ia mendesak pemerintah untuk mereorientasi kebijakan hilirisasi agar tidak hanya berfokus pada industri ekstraktif, tetapi juga menyasar sektor padat karya.
“Kebijakan hilirisasi perlu diarahkan ke sektor industri padat karya guna menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas nasional, serta menaikkan pendapatan rumah tangga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nunik mendorong penguatan ekosistem industri nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta peningkatan investasi manufaktur domestik. Ia juga menyarankan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri terkini.
“Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Kita harus mencegah stagnasi ekonomi akibat lemahnya basis industri nasional,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
