BPIP Dinilai Terjebak Seremonial, Prana PKB Desak Penguatan Pengamalan Pancasila
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prana Putra Sohe, mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai belum maksimal dalam mendorong praktik nyata nilai-nilai Pancasila. Prana menegaskan bahwa peran BPIP harus melampaui kegiatan seremonial dan sosialisasi formal agar berdampak langsung pada masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Prana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPIP di Gedung DPR, Selasa (27/1/2026). Ia mengingatkan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan poin pertama dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Kita baru sampai di tahap sosialisasi. Diklat sosialisasi, program sosialisasi, semuanya sosialisasi. Belum merangkak ke tahapan penghayatan dan pengamalan. Ini yang harus kita waspadai bersama,” ujar Prana Putra Sohe.
Prana menilai pendekatan BPIP saat ini masih konvensional dan kurang kontekstual dalam menghadapi tantangan era digital serta disrupsi informasi. Menurutnya, BPIP memiliki peran kunci dalam membentengi generasi muda dari krisis identitas, intoleransi, dan radikalisme menuju Indonesia Emas 2045.
“Target kita jelas. Sebelum 2045, saat puncak bonus demografi, generasi muda Indonesia harus benar-benar menghayati dan mengamalkan Pancasila, bukan sekadar menghafalnya,” tegas legislator asal PKB tersebut.
Lebih lanjut, Prana mendorong BPIP untuk segera menyusun peta jalan strategis yang lebih terukur dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Ia menyarankan pengembangan metode pembinaan melalui ekosistem digital dan komunitas kreatif guna menjangkau kalangan milenial serta Gen Z secara efektif.
Ia juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan berbagai institusi, mulai dari sekolah, kampus, hingga pesantren. Prana berharap ke depan BPIP mampu menunjukkan capaian substantif yang bisa dirasakan langsung di tingkat akar rumput.
“Kami ingin BPIP punya target yang jelas. Jangan sampai kegiatan hanya berhenti pada laporan administrasi. Langkah konkret harus segera diambil agar pembinaan ideologi mengarah pada pengamalan nyata, bukan sekadar sosialisasi belaka,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
