Dukung Pemberian Insentif, Komisi IX Minta Perbaikan Manajemen Distribusi Dokter
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Kesehatan untuk memberikan insentif besar berupa rumah dinas, kendaraan, serta tunjangan tinggi bagi dokter spesialis yang bertugas di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski demikian, Neng Eem menekankan bahwa fasilitas fisik tersebut hanyalah satu bagian dari solusi besar yang dibutuhkan untuk membenahi sengkarut manajemen distribusi tenaga kesehatan di Indonesia.
"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang mulai memperhatikan kesejahteraan dokter spesialis di daerah terpencil melalui penyediaan rumah dan kendaraan dinas. Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Namun, yang lebih fundamental adalah bagaimana manajemen distribusi dokter kita diperbaiki secara sistemik agar tidak terjadi penumpukan hanya di kota-kota besar," ujar Neng Eem, Selasa (20/1/2026).
Legislator asal Jabar ini menjelaskan, tantangan utama di daerah tertinggal bukan hanya soal gaji. Melainkan juga ketersediaan infrastruktur medis yang mendukung keahlian para spesialis tersebut.
"Memberikan rumah dan mobil itu baik, tapi jangan sampai dokter spesialis di sana justru 'menganggur' secara profesional karena alat kesehatan di rumah sakitnya tidak memadai. Manajemen distribusi harus satu paket: dokternya ada, alat medisnya siap, dan jaminan jenjang kariernya jelas," lanjutnya.
Neng Eem juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja bagi para tenaga medis. Ia mendorong agar pola distribusi dokter mengadopsi keberhasilan negara lain, seperti skema beasiswa ikatan dinas yang ketat atau rekrutmen putra daerah.
"Fraksi PKB mendorong agar ada perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi dokter di daerah konflik atau terpencil. Kita ingin dokter spesialis merasa bangga bertugas di pelosok negeri karena mereka merasa didukung sepenuhnya oleh sistem, bukan sekadar dipikat dengan materi," tegas Neng Eem
Neng Eem meminta Kemenkes segera mematangkan regulasi turunan dari UU Kesehatan terkait pemerataan nakes agar kebijakan insentif ini bisa segera diimplementasikan secara adil dan tepat sasaran. "Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi pemadam kebakaran sesaat. Kita butuh manajemen distribusi yang berkelanjutan demi mewujudkan keadilan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
