Komisi VI Gus Rivqy Dukung Instruksi Presiden Prabowo Benahi Tata Kelola BUMN
JAKARTA— Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk segera membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih sarat persoalan. Dia menilai kritik dan arahan Presiden merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah BUMN sebagai instrumen negara dalam melayani kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir elite.
“Saya mendukung penuh sikap Presiden Prabowo. BUMN harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat. Jika BUMN merugi, sangat tidak pantas direksi justru meminta atau menerima tantiem,” ujar Gus Rivqy, Selasa (13/1/2026).
Sebelumnya Presiden Prabowo secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Kritik tersebut salah satunya terkait praktik pemberian tantiem kepada direksi, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Presiden bahkan menyebut praktik tersebut sebagai tindakan “tidak tahu malu” dan sulit diatur atau ndableg.
Gus Rivqy mengatakan praktik pembagian tantiem di kala perusahaan merugi mencerminkan kegagalan kepemimpinan dan lemahnya etika pengelolaan perusahaan negara. Ia menilai, direksi BUMN seharusnya bertanggung jawab penuh atas kinerja perusahaan, bukan justru membebani keuangan negara.
Lebih lanjut, Gus Rivqy menegaskan bahwa BUMN yang terus-menerus merugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena akan menjadi beban negara.
“BUMN yang terus merugi sebaiknya ditutup atau digabungkan dengan BUMN lain yang lebih sehat, agar tidak menjadi beban negara dan keuangan publik,” tegasnya.
Ia juga mendorong BPI Danantara agar menjalankan mandat Presiden secara konsisten dan berani melakukan pembenahan struktural, termasuk menata ulang manajemen, menghapus praktik-praktik tidak sehat, serta memastikan seluruh jajaran direksi dan komisaris bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi BUMN secara menyeluruh. Jangan sampai BUMN yang seharusnya menjadi aset strategis negara justru menjadi sumber pemborosan dan masalah,” pungkas Gus Rivqy.
Penulis : Khafidlul Ulum
