Banyak Jalur Terputus, Pemerintah Diminta Fokus Pulihkan Konektivitas Wilayah Pascabencana
ACEH-Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Aceh, Ruslan Daud, meminta pemerintah memprioritaskan pemulihan konektivitas wilayah pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terputusnya sejumlah jalur utama dinilai menghambat penyaluran bantuan, evakuasi korban, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Ruslan menegaskan, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup warga terdampak bencana.
“Kami melihat langsung di lapangan, banyak jalan dan jembatan terputus akibat banjir dan longsor. Kondisi ini sangat menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pemulihan konektivitas antarwilayah sebagai kunci percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Ruslan di Bireuen, Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tujuh ruas jalan nasional di Aceh tercatat terputus. Selain itu, sejumlah jembatan dan badan jalan yang menjadi tumpuan utama mobilitas masyarakat mengalami kerusakan parah.
Ruslan merinci, ruas jalan nasional yang terdampak antara lain Jalan Nasional Medan–Banda Aceh di wilayah Kutablang, Kabupaten Bireuen, serta Jalan Nasional Bireuen–Takengon Km 50 kawasan Enang-Enang dan Km 62 Tangge Besi, Kabupaten Bener Meriah.
Ia menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sejumlah masyarakat terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer dan menempuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan dan kebutuhan dasar.
“Situasi ini sangat memprihatinkan. Tanpa akses yang memadai, warga kesulitan mendapatkan bantuan. Pemerintah harus bertindak cepat dan terukur agar penderitaan masyarakat tidak berlarut-larut,” katanya.
Menurut Ruslan, tanpa konektivitas yang memadai, seluruh upaya tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan berjalan lambat. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera memperbaiki akses jalan dan jembatan sebagai urat nadi pemulihan wilayah terdampak.
“Jika akses terbuka, bantuan bisa masuk, aktivitas ekonomi bisa bergerak, dan proses rehabilitasi dapat dipercepat,” ujarnya.
Berdasarkan dashboard penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tercatat 1.059 orang meninggal dunia dan 52 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, bencana menyebabkan kerusakan terhadap 1.600 fasilitas umum, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, serta 967 fasilitas pendidikan.
Ruslan menegaskan, data tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar pemulihan infrastruktur, khususnya konektivitas wilayah, segera dilakukan guna meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
