Erupsi Semeru, Komisi VIII Minta Pemerintah Minimalkan Dampak Bencana
JAKARTA – Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi perhatian banyak kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat di sekitar Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Tersebut.
“Erupsi Semeru ini harus segera ditangani dampaknya oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Pendirian posko pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus dilakukan segera,” ujar Mahdalena, Kamis (20/11/2025).
Dia menjelaskan fenomena erupsi gunung berapi termasuk yang saat ini terjadi di Gunung Semeru mempunyai dampak besar. Menurutnya erupsi bisa berlangsung dalam kurun waktu lama yang membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. “Situasi ini harus diantisipasi agar berbagai dampak negatif bencana tidak memunculkan banyak korban jiwa,” katanya.
Mahdalena menegaskan pemerintah harus melakukan pendataan rinci terhadap seluruh kawasan terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ia juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih, kebutuhan pangan, serta layanan darurat lainnya bagi masyarakat terdampak.
Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) pukul 16.00 WIB. Status gunung tersebut dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level IV (Awas). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak, serta menghindari kawasan selatan–tenggara hingga jarak 20 kilometer.
“Kami meminta pemerintah mengawasi secara ketat agar masyarakat tidak memasuki zona berbahaya. Kita tentu tidak ingin ada korban akibat erupsi Semeru. Karena itu, tindakan cepat, terukur, dan taktis sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Mahdalena juga meminta pemerintah memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali bagi warga terdampak. “Jika ada warga yang terluka dan perlu dirawat, pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara optimal. Jangan ada satu pun korban yang tidak mendapatkan perawatan,” katanya.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu turut menekankan pentingnya distribusi masker kepada pengungsi untuk melindungi mereka dari paparan abu vulkanik. “Penyediaan masker sangat penting agar masyarakat tidak semakin terdampak abu vulkanik. Pemerintah harus membagikannya secara merata dan memastikan masker tersebut benar-benar digunakan,” tambahnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
