BGN Bakal Kucurkan Rp20 T untuk Peternak Lokal, Komisi IV: Dibutuhkan Pengawasan Ketat
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, mendukung langkah Badan Gizi Nasional dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan daging ayam dan telur dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mendukung penuh strategi untuk memberdayakan peternak yang sudah berpengalaman dan memiliki infrastruktur. Ini jauh lebih efektif dibandingkan membangun peternakan baru dari nol, yang memerlukan waktu panjang. Ketersediaan daging dan telur untuk MBG harus dipastikan sejak awal, dan penguatan peternak lokal adalah langkah yang paling realistis,” ujar Jaelani, Rabu (19/11/2025).
Dia menilai program ini berpeluang besar mendongkrak produksi daging ayam dan telur nasional sepanjang dijalankan secara profesional dan tepat sasaran. Penguatan peternak lokal juga diyakini akan menekan fluktuasi harga serta menjamin pasokan bahan pangan untuk MBG secara berkelanjutan.
“Kita ingin MBG berjalan sukses. Untuk itu, pasokan daging dan telur tidak boleh terganggu. Penguatan peternak lokal harus menjadi prioritas, dan dengan pengawasan yang benar, saya optimis target tersebut bisa tercapai,” katanya.
Jaelani mengingatkan pengelolaan anggaran besar—seperti Rp20 triliun—harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Ia menilai potensi penyimpangan bisa terjadi jika sistem kontrol tidak dibangun dengan baik, mulai dari penyaluran pembiayaan hingga kemitraan antara peternak, penyedia pakan, dan penyedia DOC.
“Pengawasan harus berjalan secara terintegrasi. Jangan sampai ada dana yang mengalir ke peternak fiktif, adanya mark up harga pakan, atau penyimpangan dalam penunjukan vendor. Ini anggaran besar dan sangat strategis untuk masa depan gizi anak bangsa,” tegasnya.
Legislator PKB Dapil Sultra ini juga meminta agar skema pembiayaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Setiap penerima manfaat harus diverifikasi ketat, termasuk kapasitas produksi, kelayakan kandang, dan rekam jejak usaha. Ia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan seluruh proses penyaluran tercatat dan dapat diawasi publik.
“Transparansi penerima manfaat serta digitalisasi proses penyaluran harus menjadi fondasi. Ini akan meminimalisir celah korupsi sekaligus memastikan peternak benar-benar mendapatkan manfaat pembiayaan,” tambahnya.
Penulis : Nono Suwarno
