Banggar DPR RI Evaluasi Penerimaan Pajak dan Dukung Potensi Fiskal Provinsi NTB
MATARAM – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi capaian positif penerimaan perpajakan dan potensi fiskal di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, kinerja penerimaan pajak 2023–2024 tumbuh 11,72%. Rinciannya, NTB tumbuh 13,87% dan NTT 8,80%. Tiga sektor utama penyumbang penerimaan di NTB adalah administrasi pemerintahan (34,47%), pertambangan (18,78%), dan perdagangan (12,52%).
Jazilul Fawaid mengatakan pentingnya pemerataan pajak melalui edukasi dan pembinaan wajib pajak di daerah potensial. “Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha daerah, terutama sektor pertambangan dan UMKM, penting agar mereka sadar pajak bukan karena takut, tapi karena paham manfaatnya,” tegas Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid yang menjadi Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait perekonomian daerah, khususnya mengenai efektivitas transfer ke daerah, potensi industri pengolahan, serta peran lembaga keuangan dalam memperkuat sektor riil di NTB.
Menurut Gus Jazil, kekuatan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan daya tahan ekonomi di setiap wilayah. “Perekonomian kita ditopang oleh perekonomian masing-masing daerah. Karena itu, penting bagi kami di Banggar untuk memahami apa saja keunggulan dan potensi industri pengolahan di NTB yang dapat menjadi penopang ekonomi wilayah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI ini juga menyoroti peran Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. “Kami ingin mengetahui sejauh mana peran BI, khususnya dalam mendorong pembiayaan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” imbuh Gus Jazil.
Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI juga mengevaluasi efektivitas dana transfer ke daerah dan berbagai bentuk dana langsung yang disalurkan pemerintah pusat ke NTB, seperti melalui program MBG (Makanan Bergizi gratis) dan Koperasi Merah Putih. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Banggar DPR RI dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal dan pembiayaan daerah berjalan efektif, berkeadilan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima oleh kepala perwakilan Kementerian Keuangan wilayah NTB Samon Jaya Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Ratih Hapsari, Kakanwil DjPb NTB, Fadjar Donny Kakanwil DJBC Bali, NTB, NTT, Kakanwil DJPb Nusa Tenggara Barat, Kakanwil DJBC Bali, NTB, NTT, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB. Pertemuan ini juga dihadiri Febrio Nathan Kacaribu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Perwakilan Bank Indonesia dihadiri oleh Direktur Eksekutif DKom BI Junanto Herdiawan, Hario Kartiko Pimpinan KPw NTB dan Bayu Martanto Pimpinan Departemen Regional
Sementara itu, Perwakilan Kemenkeu Wilayah NTB juga menegaskan bahwa pihaknya membangun budaya sadar pajak melalui WP tahu bahwa DJP tahu. Sebagai contoh, DJP melakukan pendekatan kepada pengusaha tambang emas yang sebelumnya belum memenuhi kewajiban pajak. Kini mereka mulai memahami kewajiban dan bersedia membayar pajak secara patuh.
