|  | 

Berita Nasional

Komisi XI Dukung Sikap Menkeu Tolak Bayar Utang Whoosh dari APBN

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan mendukung keputusan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tommy menilai keputusan tersebut tepat karena utang Whoosh seharusnya tidak dibebankan kepada negara.

“Keputusan Menkeu untuk tidak menggunakan APBN adalah langkah yang tepat. Hutang ini harus ditangani oleh Danantara melalui koordinasi dengan badan usaha atau konsorsium terkait. Di sisi lain, membengkaknya utang juga harus menjadi bahan evaluasi tata kelola manajemen KCIC,” ujar Tommy di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Tomkur-sapaan akrab Tommy Kurniawan- menegaskan, tanggung jawab pembayaran utang yang kini mencapai sekitar Rp116 triliun berada pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga yang memiliki sumber pendanaan dan tata kelola mandiri. Menurutnya proyek kereta cepat Whoosh merupakan kerja sama business to business (B to B) antara konsorsium perusahaan milik negara dan mitra dari Tiongkok yang membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Karena bersifat komersial, segala risiko dan kewajiban finansial tidak dapat dibebankan kepada APBN.

“Kalau proyek ini murni B to B, maka seluruh risiko dan kewajiban pembiayaan menjadi tanggung jawab badan usaha atau konsorsium, bukan negara,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Barat itu menambahkan, penggunaan APBN seharusnya difokuskan pada sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia mengingatkan, jika APBN digunakan untuk menutup utang proyek kereta cepat, maka proyek lain berpotensi menuntut hal serupa.

“Ini tidak boleh terjadi. Dana APBN harus dialokasikan secara tepat sasaran untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan menutup risiko bisnis badan usaha,” tegasnya.

Tomkur juga meminta pemerintah dan KCIC melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek kereta cepat Whoosh agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat dimitigasi secara efektif.

Penulis : Rach Alida Bahaweres

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.