BKPM Bentuk EU Investment Desk, Komisi XII: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia yang meluncurkan pembentukan EU Investment Desk pada akhir September lalu. EU Investment Desk ini menjadi platform kerja sama untuk percepatan realisasi investasi dari Uni Eropa ke Indonesia seiring dengan selesainya proses negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Menurut Ratna, terbentuknya platform kerja sama ini bukan saja sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, tapi juga membenahi ekosistem investasi nasional agar lebih menarik dan menjanjikan bagi para penanam modal asing dari negara-negara Eropa yang sangat peduli terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, serta kenyamanan berbinis.
“Ekosistem investasi yang nyaman dan kondusif menjadi kunci utama kepercayaan investor kepada pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal untuk menggerakkan pembangunan nasional berbasis investasi, meningkatkan daya saing nasional di mata asing, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat”, ungkap legislator asal Dapil Jatim XII, Tuban dan Bojonegoro tersebut.
Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total volume perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai USD 31 miliar. Setelah disepakatinya IEU-CEPA, pemerintah menargetkan total volume perdagangan di antara kedua pihak menembus angka USD 60 miliar pada 2030.
Ratna menyampaikan harapannya bahwa peningkatan volume perdagangan di antara kedua pihak dapat menyasar sektor-sektor strategis nasional, utamanya sektor energi. “Transisi energi yang menjadi komitmen pemerintah membutuhkan dana besar.
Demikian pula kegiatan eksplorasi migas untuk mendukung visi swasembada energi nasional juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Investasi dari negara-negara Eropa yang notabene pro-green economy dan green industry sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan EBET di Indonesia”, beber politisi muda PKB ini.
Ratna mengungkapkan, dengan adanya pembenahan secara struktural dan institusional dalam tata kelola investasi di Indonesia melalui pembentukan EU Investment Desk ini dapat menjadi langkah solutif bagi pembangunan infrastruktur energi berbasis EBET yang kerapkali terhambat masalah pendanaan. “Pemerintah perlu menjadikan ini sebagai momentum mengingat negara-negara Eropa sangat fokus dalam pengembangan energi non-fosil pasca embargo Uni Eropa terhadap Rusia.
Selain itu, model perbaikan tata kelola investasi ini diharapkan tidak terbatas pada negara-negara Eropa saja, tapi juga Global South Countries mengingat kita juga sudah menjadi anggota BRICS," pungkasnya.
