Presiden Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumpulkan para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terjadinya keracunan para siswa.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan besar yang manfaatnya sangat dirasakan oleh anak-anak dan orang tua. Karena itu, Presiden harus turun langsung memberi arahan kepada pengelola dapur, agar mereka paham standar penyajian dan keamanan pangan yang benar,” kata Zainul dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).
Zainul menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan program MBG tidak boleh dikompromikan. Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak penerima MBG. Berdasarkan laporan pemerintah, sekitar 5.000 anak menjadi korban keracunan karena makanan yang disajikan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak. Keracunan makanan sangat berbahaya, apalagi bagi anak usia sekolah yang masih rentan. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru menimbulkan korban,” tegasnya.
Menurut Zainul, kasus keracunan tersebut terjadi karena ada kelemahan di tingkat pengelolaan dapur. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG di daerah-daerah.
“Setiap pengelola dapur harus dievaluasi. Ada yang mungkin belum paham soal higienitas, ada yang abai terhadap kualitas bahan makanan. Semua ini harus diperbaiki dengan pengawasan ketat,” jelas legislator asal Dapil Jawa Barat IV.
Zainul menilai, pemanggilan para pengelola dapur MBG oleh presiden akan memberi dampak positif. Selain mendapatkan arahan langsung dari Presiden, para pengelola juga akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau Presiden sendiri yang memberi arahan, tentu para pengelola akan lebih serius. Mereka akan merasa dilibatkan langsung dalam kebijakan besar ini. Arahan Presiden akan menjadi pedoman, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kelalaian,” ujarnya.
Selain evaluasi dapur, Zainul mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Rantai pengawasan harus diperketat. Jangan sampai bahan baku yang sudah tidak segar tetap dipakai. Jangan ada lagi proses masak yang tidak memperhatikan standar kesehatan. Semua ini demi menjamin anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya.
Penulis : Khafidlul Ulum
