Hadiri Workshop APHR, Rina Saadah : Impor Sampah Plastik Ganggu Kedaulatan ASEAN
JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Sa'adah menegaskan impor sampah plastik dari negara maju mengganggu negara ASEAN. Untuk itu perlu tindakan bersama pemerintah negara ASEAN guna menghentikan impor sampah plastik.
"Pesan penting yang disampaikan melalui workshop ini adalah, impor sampah plastik dari negara-negara maju bukan sekedar masalah daur ulang atu ekonomi sirkular, tetapi lebih dasar dari itu adalah gangguan terhadap kaedaulatan negara-negara ASEAN. Untuk itu, negara-nergara ASEAN perlu peningkatkan kolaborasi dalam menyiapkan strategi menghentikan impor sampah plastik di kawasan ASEAN," ujar Rina.
Rina menjelaskan hal itu usai menghadiri The Impact of Plastic Pollution on Human Rights : A Workshop for ASEAN Parliamentarians di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat-Sabu (4-5/7/2025). Workshop diselenggarakan oleh ASEAN Parliamentarian for Human Right (APHR) bersama sejumlah lembaga antara Basel Action Network (BAN), Pasific Enviroment, ECOTON dan Eco Waste Coalition.
Rina mengatakan dalam workshop para anggota parlemen negara ASEAN yang hadir telah menandatangani joint statement yang sangat komprehensif dan akan diteruskan pada forum yang lebih tinggi, baik pada tingkat regional ASEAN, maupun tingkat global.
"Materi yang disampakan sangat penting dan membuka wawasan kami terkait bahaya pencemaran plastik dan impor sampah plastik yang mengancam negara-nergara di kawasan ASEAN," ujar Rina yang juga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X ini.
Indonesia sebagai negara kepulauan, menurut Rina, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu sebagai anggota DPR dia akan mendorong pengurangan ketergantungan pada plastik sekali pakai, percepatan daur ulang, serta investasi dalam bahan alternatif yang ramah lingkungan.
"Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam menjaga bumi dan mewariskan masa depan yang layak bagi generasi mendatang," ujar Rina.
Untuk itu dia mendorong pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama dalam menyusun kebijakan yang tegas dan implementatif. "Kita harus memastikan bahwa produksi dan konsumsi plastik tidak lagi mengancam batas karbon dunia."
Rina menambahkan akan membawa hasil workshop ini ke anggota F-PKB yang bertugas di Komisi XII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu juga akan terus mengawal isu pencemaran plastik dan impor sampah plastik di DPR RI.
"Saya percaya bahwa menangani polusi plastik bukan hanya soal menjaga lingkungan—tetapi juga melindungi manusia. Masalah ini berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan publik, dan martabat masyarakat kita," ujar Rina yang juga lulusan Universitas Al Azhar, Mesir ini.
Menurut Rina Dialog Regional ini adalah wadah yang tepat dan penting bagi para pemimpin Asia Tenggara untuk bersatu. "Kita harus mendorong komitmen internasional yang lebih kuat dan mendukung solusi lokal di seluruh kawasan. Saya bangga menjadi bagian dari gerakan perubahan ini.
