Masyarakat Papua Tolak PSN, Komisi IV: Suara Rakyat Harus Didengar
JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan merespon penolakan masyarakat Merauke, Papua Selatan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia meminta pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan warga yang langsung terdampak dari proyek tersebut.
PSN di Merauke, Papua Selatan terdiri dari perkebunan tebu dan program cetak sawah. Luas lahan yang digunakan dua proyek itu diperkirakan sekitar 2,29 juga hektare. Bentangannya melintasi 19 distrik dari 22 distrik yang ada di Merauke.
"PSN di Merauke ini sangat luar biasa luasnya. Tentu masyarakat akan sangat terdampak dari pelaksanaan proyek tersebut," terang dia, Selasa (18/3/2025).
Maka, kata Daniel, tidak heran jika banyak masyarakat Papua yang melakukan penolakan. Menurutnya, penolakan itu telah dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, seperti acara Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke.
Selama empat hari itu, sekitar 250 masyarakat adat, masyarakat lokal terdampak PSN, dan berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif.
"Suara mereka harus didengar. Pemerintah tidak boleh tutup mata dengan penolakan tersebut," beber legislator asal Dapil Kalimantan Barat I itu.
Tentu, kata Daniel, masyarakat memiliki alasan yang jelas menolak PSN di Merauke, Papua Selatan yang sangat luas itu. Di antara alasannya adalah proyek itu mengusur tanah adat masyarakat. Tanah adat sudah menjadi tempat tinggal mereka, dan tempat mereka mencari makan. Semua aktivitas mereka bergantung dengan tanah adat.
"Hutan dan tanah adat adalah sumber kehidupan masyarakat di Papua. Jika tanah itu dirampas, maka sama saja kehidupan mereka dihancurkan," terangnya.
Proyek itu juga dinilai merusak hutan dan lingkungan. Jika hutan ditebang dan diganti lahan sawah atau kebun, maka akan banyak habitat hewan yang rusak. Ekosistem alam akan hancur. Tentu, itu akan menjadi bencana bagi manusia dan hewan.
Untuk itulah, lanjut Daniel, pemerintah harus mendengarkan suara kritis dari masyarakat dan mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang terdampak dari proyek strategis itu.
"Jika suara rakyat tidak didengar, maka gelombang protes dan penolakan akan terus disuarakan," tandas Ketua DPP PKB itu.
