|  | 

Berita Nasional

Hak Angket KTP-El, Jazilul: PKB Masih Mempertimbangkan

JAKARTA – Jazilul Fawaid, Anggota Fraksi PKB DPR RRI mengungkapkan partainya belum menentukan sikap atas usulan hak angket kasus proyek KTP Elektronik (KTP-El). Menurutnya, pengusulan itu harus menunggu proses hukum berjalan terlebih dahulu.

“PKB masih menunggu penuntasan kasus KTP-el yang diproses di Pengadilan. asas praduga tidak bersalah harus dijunjung setinggi-tingginya,” terangnya saat ditemui usai Sidang Paripurna di Gedung DPR, Rabu, 15/3.

Menurut jazil, kasus hukumnya adalah praduga tidak bersalah. Jadi, lanjutnya, jika mengedepankan asas tersebut tidak semuanya dianggap salah.

Anggota Komisi III ini juga menambahkan, siapapun mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya termasuk fraksi yang mengusulkan hak angket tersebut.

“Kita apresiasi semuanya biarkan hukum berjalan, yang mau berpolitik silahkan. Asal sesuai koridornya. Ini negara konstitusional,” terangnya.

Terkait dengan PKB, tambahnya, partainya masih mempertimbangkan.

Ia sendiri tidak mempersoalkan adanya usulan hak angket kasus korupsi KTP-el di DPR yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Menurutnya sebagai anggota lembaga politik sah-sah saja dalam menggulirkan usulan tersebut.[]

Related Articles

  • Presidensial Threshold, Lukman Edy: PKB Menawarkan Jalan Tengah

    Presidensial Threshold, Lukman Edy: PKB Menawarkan Jalan Tengah

    JAKARTA – Usulan terkait Presidensial Threshold (PT) di Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPR RI hingga kini masih tarik ulur. Hal ini menurut ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy karena semua partai politik ingin berperan mengusulkan calon presiden (capres). “Maunya kan sama nih, 20 persen biar gak ada saingan, sehingga tidak muncul capres lain, sedangkan, yang nol

  • Dana Saksi Pemilu dibebankan APBN/APBD, Lukman Edi:  Untuk Menghindari Transaksional Calon Dengan Pemilik Modal

    Dana Saksi Pemilu dibebankan APBN/APBD, Lukman Edi: Untuk Menghindari Transaksional Calon Dengan Pemilik Modal

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemilu mengsulkan bahwa dana saksi pemilu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edi, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan

  • Daniel Menyayangkan Penggusuran Gedung SD Jadi Lahan Parkir

    Daniel Menyayangkan Penggusuran Gedung SD Jadi Lahan Parkir

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan menyayangkan penggusuran gedung Sekolah Dasar Negeri 01 Pontianak. Apalagi, sebut Daniel, penggusuran tersebut hanya untuk membangun gedung parkir hotel. “Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia,” ucap Daniel di Jakarta, Selasa, 16/05. Pembangunan gedung parkir tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyaratak. Pasalnya,