Dewa PKB Minta BPOD Indramayu Segera Dicairkan
INDRAMAYU - Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi pun angkat bicara soal Biaya Operasional Pendidikan Diniyah (BOPD) di kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tak kunjung disalurkan. Menurutnya, masalah BPOD atau yang dulu dikenal dengan tunjangan daerah bagi guru madrasah, harus dicarikan solusinya.
Dewa (sapaan Dedi Wahidi) mengatakan BOPD sebagai konsekuensi dari adanya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah, menjadi kewajiban pemkab agar para guru madrasah kembali mendapatkan haknya. “Saya kira harus ada politik anggaran. Jangan hanya mengatakan kalau hal tersebut tidak diperbolehkan, sementara tidak ada solusi apa-apa,” ucapnya, jumat 11/11.
Sejak awal 2016 sampai sekarang, Pemkab Indramayu mengaku tidak bisa mencairkan dengan alasan terbentur aturan. Bahkan dalam RAPBD 2017 juga dikabarkan belum masuk. Padahal, sambungnya, di Provinsi Jawa Timur masih ada anggaran untuk madrasah melalui APBD Provinsi. Bahkan di APBD Provinsi Jawa Barat juga ada anggaran untuk kobong (Pondok Pesantren).
"Semestinya juga ada anggaran untuk pembangunan fisik, karena banyak madrasah yang kondisinya memprihatinkan. Sementara di Indramayu justru honor bagi guru madrasah malah belum dianggarkan," terangnya lagi.
Dewa pun menyerankan pemkab Indramayu belajar ke daerah-daerah yang masih memiliki pos anggaran untuk madrasah. "Harus segera ada jalan keluar," tegasnya.
