“MD3 Adalah Produk Ketidakdewasaan Politisi Terhadap Demokrasi”
JAKARTA - Dalam sidang Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) kemarin, seluruh anggota MKD menilai Ketua DPR Setya Novanto bersalah dalam kasus "papa minta saham". Namun jelang putusan MKD, Setya Novanto akhirnya mundur dari jabatanya sebagai Ketua DPR.
Pasca mundurnya Ketua DPR Setya Novanto, kini isu tentang pergantian ketua DPR baru menjadi babak baru. Siapa yang pengganti ketua DPR?
Merujuk aturan pergantian ketua DPR, UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD) pasal 87 ayat 3 menyebutkan soal kondisi ketika salah seorang pimpinan DPR mengundurkan diri. Disebutkan disitu jika salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, maka anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas sampai ada pimpinan definitif. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa pengganti seorang pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama.
Namun, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKB menilai, justru jika MD3 itu digunakan untuk pergantian pimpinan DPR akan melukai logika sehat berbangsa dan bernegara. Pasalnya, MD3 menurut Maman adalah produk ketidakdewasaan para politisi terhadap demokrasi.
"MD3 adalah produk ketidakdewasaan para politisi terhadap demokrasi dan sekaligus pengabaian terhadap kedaulatan rakyat. Maka bila ini dibiarkan akan permainan politik oleh orang-orang dan permainan kriminal oleh orang-orang politik," ungkap Maman seraya mengutip sastrawan Pramoedya Ananta Thoer
Maman berpendapat, UU MD3 2009 sebenarnya lebih logis. Sebab mengedepankan porprosional dan demokratis. Maman pun lantas menyarankan adanya amandemen terkait UU tersebut. "Saya sarankan segera saja berkumpulah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan yang rasional demi kepentingan bangsa dan negara,".
"Kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen MD3 2014, setidaknya seperti MD 2009 yang lebih logis, porprosional dan demokratis.Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan AKD dengan orang2 yang lebih credible, berintegritas dan punya sikap kepemimpinan yang mumpuni," katanya lagi.
Hasil sidang MKD kemarin yang disaksikan oleh banyak masyarakat menunjukkan anomali Pemilihan paket pimpinan DPR di awal periode 2014-2019. "Kalau ini tidak dilakukan maka jangan berharap ada perubahan dan kemajuan bagi Indonesia," tukasnya.
