Salim Kancil Tewas, DPRD Minta Bentuk Pansus Tambang
LUMAJANG - Anggota DPRD Jawa Timur mendesak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait tambang pasir Lumajang. Pansus ini akan mengkaji masalah perizinan, pendapatan daerah, dampak lingkungan hingga masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan tambang tersebut yang tidak hanya di Lumajang.
"Pansus ini akan dibentuk untuk menguakkan hak inisiatif DPRD Jatim. Tentunya tidak membahas hanya masalah hukum melainkan terkait perizinan hingga masalah sosial yang ditimbulkan," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum yang berasal dari Dapil Lumajang-Jember, Senin (5/10/2015).
Pansus tersebut tidak hanya bekerja terkait Lumajang melainkan menyasar sejumlah tambang lainnya di Jawa Timur. Seperti tambang mineral dan logam.
Ia juga menjelaskan, sejak masa reses 2014, anggota DPRD Jawa Timur di Dapil Lumajang-Jember ini telah meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan penertiban.
Namun hingga kini, proses penertiban belum dilakukan akibat peralihan kewenangan perizinan tambang pasir dari Kabupaten ke Pemerintah Jawa Timur berkat adanya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemda.
Selain mendesak pembentukkan Pansus ini, anggota DPRD dari FPKB, ini menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi Selok Awar-Awar yang menewaskan Salim Kancil dan korban luka berat Tosan.
Wakil rakyat ini juga meminta kepada Pemprov Jawa Timur untuk membantu sepenuhnya biaya pengobatan Tosan hingga benar-benar pulih sepenuhnya.
"Berharap penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut serta mengungkap aktor intelektual di balik kasus itu," ujarnya.
Sementara anggota DPRD Jatim Thoriqul Haq mengatakan, tragedi berdarah di Lumajang juga harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah daerah. Seluruh potensi tambang yang ada di Jawa Timur juga harus segera dievaluasi sehingga ke depan tak ada lagi kasus serupa.
"Gubernur Jatim Soekarwo harus segera menghentikan sementara seluruh izin tambang mineral logam yang ada di Jawa Timur," kata politisi dari PKB ini.
(dari)
