FPKB: Bangun Papua Harus Dengan Hati
JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa membangun kawasan Papua harus dilakukan dengan pendekatan dialogis dari hati ke hati. Pola pendekatan terhadap masyarakat Papua tidak bisa dilakukan dengan memaksakan kehendak dengan semata-mata menggunakan relasi kuasa antara pusat dan daerah.
“Orang Papua harus ditemani dan dialog dari hati ke hati, kita anggap saudara sehidup semati” ungkap Ketua FPKB saat menerima audiensi Gubernur Papua Lukas Enembe beserta rombongan di Ruang Rapat FPKB, Gedung DPR RI, 20/01/2015.
Selain itu, lanjut Anggota DPR dari daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat tersebut, yang mengetahui persoalan sesungguhnya terhadap masalah Papua adalah masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga ia mengingatkan agar elit-elit di Jakarta (pusat-red) jangan terlalu memaksakan keinginannya kepada warga Papua.
Helmy Faishal menegaskan, apa yang diperjuangkan oleh FPKB DPR di ilhami dan tidak lepas dari spirit perjuangan Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Saya sebagai kader Gus Dur, dulu orang alergi menyebut Papua dan Gus Dur lah yang berani dan mengawalinya. Beliau yang mempersatukan kita demi kemanusiaan, mempersatukan kita semua dalam bingkai persatuan” ujarnya.
Oleh karena itu, selaku Ketua Fraksi, Helmy Faishal Zaini menegaskan akan menginstruksikan kepada anggota FPKB yang duduk di Badan Legislasi dan Komisi II untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Papua. FPKB akan memperjuangkan agar aspirasi masyarakat Papua tentang RUU Otsus Papua Plus menjadi skala prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Untuk diketahui, dalam Audiensi tersebut, Lukas Enembe beserta rombongan meminta dukungan kepada FPKB agar memperjuangkan UU Otsus Papua Plus sebagai koreksi dan penyempurnaan atas UU Otsus Papua yang sudah ada saat ini.
Menurut pengakuan Lucas, dirinya dan rakyat Papua merasa dekat dan nyaman dengan PKB. Ada berbagai persoalan mendasar yang saat ini belum terselesaikan di Papua, diantaranya adalah ketertinggalan pembangunan di Papua sejak Indonesia merdeka. Hal itu terjadi karena selama Orde Baru berkuasa, orang Papua tumbuh dan besar di. bawah tekanan-tekanan politik, militer dan sebagainya.
“Pendekatan pembangunan yang militeristik harus ditinggalkan menuju pendekatan dialogis dan kesejahteraan. Sehingga harapannya, dengan adanya UU Otsus plus ini nantinya satu per satu permasalahan Papua dapat terselesaikan”paparnya.
Sementara Anggota FPKB dari Dapil Papua Peggi Patrisia Pattipi menjelaskan bahwa RUU Otsus plus sudah direkomendasikan untuk dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2015.(rouf)
