PKB: Penyadapan, Penjajahan Gaya Baru oleh Asing
JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar meminta agar pemerintah menangkal penyadapan serta menjaga kedaulatan negara dari serangan asing. Menurut dia adanya penyadapan ini sama halnya kehilangan harga diri bangsa. Aksi tersebut kata dia merupakan penjajahan gaya baru.
"Pemerintah harus tegas, penyadapan itu sudah masuk penjajahan. Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi. Negara harus menjaga itu, artinya kalau negara sudah disadap berarti harga diri kita sudah hilang," kata Marwan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Dia menyatakan, penyadapan terjadi lantaran kinerja institusi negera tidak bekerja maksimal. Seharusnya, Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) bisa mengantispasi terjadinya penyadapan asing.
"BIN, Lemsaneg, tidak berfungsi dengan baik. Indonesia harus membatasi adanya jumlah intelijen asing yang ada di Indonesia. Harus mendeteksi, membatasi intelijen asing yang berkeliaran di Indonesia," tegas Marwan.
Selain itu, penyadapan ini kata Marwan bisa menganggu stabilitas pemerintahan dan dapat mengganggu hubungan bilateral antar negara yang sudah terjaga dengan baik. "Pihak asing bisa menggangu kebijakan internal Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus bertindak tegas atas penyadapan itu. Dia meminta agar pemerintah meminta penjelasan kepada Kedubes Amerika Serikat dan Australia.
"Pemerintah tidak bisa diam, artinya harus memanggil Kedubes AS dan Australia. Hubungan itu harus ada pertanggungjawaban," jelas Marwan. (okezone)
