|  | 

Kegiatan Fraksi

Backlog Jutaan Rumah, Sudjatmiko Tagih Tanggung Jawab Pengembang

TANGERANG – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan pengembang perumahan skala besar tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan hunian komersial dan mewah, tetapi juga wajib memenuhi tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerapan hunian berimbang.

Penegasan tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke kawasan Summarecon Serpong, Jumat (20/11/2026). Ia menilai, pembangunan kawasan perumahan berskala besar harus menjadi bagian dari solusi persoalan perumahan nasional, terutama di tengah masih tingginya angka backlog kepemilikan dan kelayakhunian rumah di Indonesia.

Menurut Sudjatmiko, kewajiban hunian berimbang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 34 mengamanatkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang. Bahkan, pembangunan perumahan skala besar wajib mewujudkannya dalam satu hamparan.

“Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang perumahan skala besar harus melaksanakan hunian berimbang. Semangatnya adalah keadilan dan gotong royong, bagaimana pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sudjatmiko.

Ia menjelaskan, kebijakan hunian berimbang memiliki perjalanan panjang. Pada era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan komposisi hunian melalui pengaturan teknis. Dalam perkembangannya, dikenal komposisi 1:2:3, yakni satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.

Sudjatmiko menilai, prinsip tersebut harus menjadi pegangan bagi pengembang dalam membangun kawasan perumahan yang inklusif. Jangan sampai pertumbuhan kawasan komersial dan hunian premium tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam pembahasan perumahan nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga, sementara kebutuhan peningkatan kelayakhunian masih menyangkut sekitar 18 juta rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga akses masyarakat terhadap kepemilikan dan kualitas tempat tinggal.

“Kita tidak bisa hanya berbicara tentang pembangunan kawasan perumahan yang megah, sementara masih jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang belum layak huni. Hunian berimbang harus menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sudjatmiko juga menyoroti hambatan yang dihadapi pengembang dalam merealisasikan hunian berimbang, khususnya persoalan harga dan ketersediaan tanah. Di kawasan perkotaan yang telah berkembang, tingginya nilai tanah sering menjadi tantangan ketika pengembang harus menyediakan rumah sederhana dalam satu kawasan.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut harus dijawab melalui inovasi bisnis dan kolaborasi, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban penyediaan hunian bagi MBR.

“Kita memahami ada tantangan harga tanah yang tinggi. Tetapi jangan semua beban itu kemudian dibebankan kepada harga tanah. Kawasan besar memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang, mulai dari pusat perbelanjaan, ruko, kawasan komersial, dan berbagai kegiatan usaha lainnya. Potensi ekonomi tersebut harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk membantu pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), kemudahan pembiayaan, serta insentif fiskal sesuai ketentuan. Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sehingga rumah bagi MBR tetap terjangkau tanpa mengabaikan kualitas dan kelayakan lingkungan.

Menurut Sudjatmiko, terdapat sejumlah tantangan yang harus dijawab pengembang. Di antaranya komitmen menyediakan rumah sederhana di tengah tingginya harga tanah, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, menjamin akses transportasi dan fasilitas publik, menghadirkan skema subsidi silang dari pengembangan kawasan komersial, serta meningkatkan transparansi realisasi kewajiban hunian berimbang.

Ia menekankan, rumah bagi MBR tidak boleh sekadar tersedia secara administratif atau dibangun di lokasi yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Hunian harus memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, tempat kerja, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan yang memadai.

“Pengembang harus memiliki niat baik untuk ikut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan perumahan. Kita tidak sedang menghambat dunia usaha. Justru kita ingin dunia usaha tumbuh, tetapi pertumbuhan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sudjatmiko meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan data komprehensif kepada Komisi V DPR RI mengenai backlog perumahan, realisasi pembangunan berdasarkan kategori rumah, serta tingkat kepatuhan pengembang terhadap kewajiban hunian berimbang.

Menurutnya, data tersebut penting agar DPR dapat melakukan pengawasan secara objektif sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat implementasi kebijakan hunian berimbang.

“Dalam waktu ke depan, kami ingin mendapatkan data yang lengkap dari Kementerian PKP. Dengan begitu, Komisi V bisa memanggil dan mempertemukan seluruh stakeholder pengembang di Indonesia. Kita petakan persoalannya, kita cari hambatannya, dan kita rumuskan solusinya bersama-sama,” katanya.

Sudjatmiko menegaskan, penyelesaian persoalan perumahan nasional membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Pengembang tetap harus memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi pembangunan perumahan juga harus memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

“Pengembang boleh berkembang dan mendapatkan keuntungan, tetapi jangan sampai seluruh keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Kita ingin pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan,” pungkasnya.

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.